Syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah pada Pilakada Kabupaten Bandung tahun 2020 di hubungkan dengan keadilan pemilu

Januar, Solehuddin (2024) Syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah pada Pilakada Kabupaten Bandung tahun 2020 di hubungkan dengan keadilan pemilu. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover .pdf Download (55kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak .pdf Download (37kB) | Preview
Preview	Text (DAFTARISI) 3_daftarisi .pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1 .pdf Download (323kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2 .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4 .pdf Restricted to Registered users only Download (357kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftarpustaka1.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy

Abstract

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis Putusan Bawaslu pada hasil putusan PSPP yang dikeluarkan Bawaslu adalah Hasil Keputusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung dengan Nomor 001/PS/BWSL.BDG.13.10/III/2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu sebagai respon dari permohonan bakal calon kepala daerah yang mengajukan sengketa pada tahapan pilkada kabupaten bandung tahun 2020. Lilis Muslihat dan Wida Hendrawati selaku pemohon dan juga merupakan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bandung melaporkan KPU Kabupaten Bandung ke Bawaslu Kabupaten Bandung terkait dengan berita acara BA.1 KWK yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bandung tentang berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Syarat Minimal Dukungan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2020 Dihubungkan dengan Keadilan Pemilu. Teori yang digunakan yaitu teori demokrasi sebagai grand theory, teori keadilan pemilu sebagai middle theory, serta teori kepastian hukum sebagai applicate theory. Metodologi penelitian yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat sarjana, hematnya metode penelitian yuridis adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Kepastian hukum mengenai syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung tahun 2020 Aspek kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada Pasal 3. Dalam catatan peneliti, penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bandung pada tahun 2020, dilihat dari pendekatan operabilitas administratif, belum sepenuhnya memenuhi substansi secara optimal. Syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah pada pilkada kabupaten bandung tahun 2020 jika dihubungkan dengan keadilan pemilu.. Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan utama adalah mendapatkan dukungan dari setidaknya 153.443 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga) pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019. kedudukan hukum Bawaslu Kabupaten Bandung dalam memutus perkara nomor001/PS/BWSL.BDG.13.10/III/2020 tentang syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung tahun 2020 Berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa Bawaslu memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa pemilu. .

Actions (login required)

View Item