Implementasi pasal 3 PP no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Studi kasus perkawinan yang dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja di KUA Kecamatan Lemahsugih

Hidayatuloh, M. Iqbal Maulana (2024) Implementasi pasal 3 PP no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Studi kasus perkawinan yang dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja di KUA Kecamatan Lemahsugih. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf - Cover Image Download (323kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (670kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (696kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (924kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (914kB)

Abstract

Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tentang syarat pemberitahuan kehendak perkawinan minimal 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan, yang bertujuan untuk memastikan keabsahan pernikahan, serta untuk menertibkan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun di KUA Kecamatan Lemahsugih terdapat perkawinan yang dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan kebijakan internal di KUA Kecamatan Lemahsugih dalam menerapkan Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 terkait permohonan perkawinan yang dilaksanakan dalam waktu kurang dari 10 hari kerja juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan dalam waktu kurang dari 10 hari kerja serta untuk mengetahui peran dan tanggung jawab petugas KUA Kecamatan Lemahsugih mempercepat proses administrasi perkawinan sesuai ketentuan dalam menyeimbangkan antara kepatuhan hukum dan kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Teori Ketaatan terhadap Hukum (Compliance Theory) yang memandang ketaatan terhadap hukum tidak hanya sebagai respons terhadap ancaman hukuman, tetapi juga hasil dari norma-norma sosial, legitimasi otoritas hukum, dan nilai-nilai budaya. Hasil dari penelitian ini bahwasanya implementasi Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 di KUA Kecamatan Lemahsugih secara umum berjalan baik, meskipun terdapat 29% perkawinan yang dilakukan kurang dari 10 hari kerja. Pengecualian dalam kondisi tertentu melalui surat izin Camat atas nama Bupati. Beberapa faktor, seperti kendala administratif, kesulitan menemukan wali sah, proses hukum wali adhal dan dispensasi usia, serta rendahnya pemahaman kelalaian masyarakat terhadap aturan, kesibukan kedua calon pengantin, kesalahan sitem digital serta kondisi sosial dan budaya yang mendesak menyebabkan perlunya fleksibilitas kebijakan. Petugas KUA berperan dalam mengedukasi masyarakat dan mengakomodir kebutuhan masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan kurang dari 10 hari kerja sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu meminta surat izin dari Camat atas nama Bupati untuk memastikan keseimbangan antara pemenuhan prosedur hukum dan kebutuhan masyarakat.

Actions (login required)

View Item