Dualisme kelembagaan antara Pemerintah Provinsi dan Perwakilan BKKBN dalam Menyelenggarakan urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Barat

Rahmatika, Anggi (2024) Dualisme kelembagaan antara Pemerintah Provinsi dan Perwakilan BKKBN dalam Menyelenggarakan urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Barat. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (319kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (680kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (613kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (815kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB) | Request a copy

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka bahwa penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sebagian besar urusan pemerintah didelegasikan kepada daerah dan menjadi urusan rumah tangga daerah, termasuk program KB. kenyataannya, urusan yang diserahkan hanyalah untuk Kabupaten/kota, sedangkan pengelolaan program KB ditingkat provinsi masih tetap diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Dualisme kelembagaan dan kewenangan antara DP3AKB Provinsi dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dan Problematika tumpang tindih kewenangan dalam Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penelitian ini Menggunakan Metode Deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan teknik pengumpulan data secara primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Jenis penelitian kualitatif. Teknik pemgumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Organisasi Negara, Teori Kewenangan, Teori Otonomi dan Pemerintah Daerah, Teori Kependudukan. Teori ini digunakan Sebagai landasan dasar penelitian dari Dualisme Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dan Perwakilan BKKBN Dalam Menyelenggarakan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Problematika Penyelenggara Urusan Pengendalian Penduduk dan KB terjadi Kesenjangan Kewenangan terhadap Regulasi dan kebijakan menjadi permasalahan tepatnya Kepastian Hukum yang Kurang Optimal dan Belum meratanya pemahaman dan implementasi regulasi terkait urusan pengendalian penduduk di tingkat daerah menyebabkan inkonsistensi pelaksanaan program. Kedudukan dan pembagian kewenangan antara DP3AKB Provinsi dan perwakilan BKKBN Provinsi memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan KB. Dualisme kelembagaan dan kewenangan antara DP3AKB Provinsi dan Perwakilan BKKBN Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan KB memunculkan sejumlah implikasi yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan program.

Actions (login required)

View Item