Implementasi pasal 2 dan 3 ayat (1) berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2022 tentang bantuan hukum untuk orang miskin ditinjau siyasah dusturiyah

Muharram, Jimmy Apriandi (2024) Implementasi pasal 2 dan 3 ayat (1) berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2022 tentang bantuan hukum untuk orang miskin ditinjau siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (422kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) Lampiran Skripsi 98-100.pdf Restricted to Repository staff only Download (688kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini didasari oleh pentingnya penyelenggaraan bantuan hukum sebagai alat utama untuk mewujudkan prinsip kesetaraan di mata hukum. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah berupaya untuk menyelenggarakan bantuan hukum dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. yang pada akhirnya berdampak pada ketidakmerataan akses keadilan bagi mereka. Permasalahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tersebut, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. (2) Untuk mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. (3) Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori persamaan di mata Hukum, teori tujuan hukum, teori siyasah dusturiyah. Sesuai dengan masalah dalam penelitian Diatas, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, serta menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sumber data yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara (interview), dokumentasi, dan studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa (1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengadakan berbagai program untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu.penyuluhan hukum dan edukasi hukum, konsultasi hukum, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah, Terbatasnya Sumber Daya Lembaga Bantuan Hukum, faktor masyarakat, Dan Kurangnya sosialisasi (3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat untuk menciptakan keadilan sosial dan memperluas akses hukum bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu, Sehingga keadilan yang diamanatkan dalam ajaran Islam dapat diwujudkan dalam praktik modern, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Actions (login required)

View Item