Implementsi pasal 21 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Pekerja Migran Non Formal di Provinsi Jawa Barat

Sunanda, Fariska Oktimelia (2025) Implementsi pasal 21 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Pekerja Migran Non Formal di Provinsi Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (80kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (515kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 9_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi Pekerja Migran Indonesia. Namun, penerapan pasal-pasalnya, khususnya Pasal 21 yang mengatur perlindungan pada tahap pra-penempatan, selama bekerja, dan pasca-penempatan, masih menghadapi berbagai tantangan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Pasal 21 terhadap pekerja migran non-formal di Provinsi Jawa Barat, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis, yang berfokus pada analisis regulasi, pelaksanaan kebijakan, dan dampaknya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya signifikan dari BP2MI dan pemerintah daerah, implementasi Pasal 21 masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antar-lembaga, minimnya sosialisasi hak-hak pekerja migran, dan terbatasnya sumber daya pendukung. Faktor lain seperti kurangnya peraturan daerah yang mengatur teknis pelindungan pekerja migran non-formal juga menjadi kendala utama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penyusunan peraturan daerah yang mendukung pelindungan pekerja migran, peningkatan anggaran, dan program pelatihan hukum serta keterampilan kerja.

Actions (login required)

View Item