Analisis putusan Pengadilan Negeri Garut nomor 4/Pdt.G/2022/PN Grt terhadap perbuatan melawan hukum atas penjualan tanah milik orang lain

Rais, Fakhri Mujaddid (2025) Analisis putusan Pengadilan Negeri Garut nomor 4/Pdt.G/2022/PN Grt terhadap perbuatan melawan hukum atas penjualan tanah milik orang lain. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (66kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (288kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 9_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB) | Request a copy

Abstract

Suatu masalah dari kepemilikan atas tanah yaitu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain karena atas undang – undang yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1365. Pada putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Grt. Hakim menetapkan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pada bukti yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi Hakim tidak mengindahkan adanya kerugian yang diderita Penggugat dengan ditolaknya gugatan berupa ganti rugi materill. Berdasarkan penjelasan tersebut, menarik bagi penulis untuk mengkaji permasalahan perbuatan melawan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Grt. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1)Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Grt. 2)Untuk menganalisis Pasal 1365 KUHPerdata Pada Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 4/Pdt.G./2022/PN.Grt. dan 3) Untuk menganalisis Akibat Hukum yang timbul pada Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 4/Pdt.G./2022/PN.Grt. Teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum, suatu konsep dalam bernegara di mana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Teori Pertimbangan Hukum Hakim, Kekuasaan Kehakiman diatur dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 dan di dalam UU Nomor 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) dan (2). Hakim bebas dari segala campur tangan pihak ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch yang erat hubungannya dengan kepastian hukum, yaitu hukum positif, hukum didasarkan pada sebuah fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, dan hukum positif tidak boleh mudah diubah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 37 dan KUHPerdata Pasal 1365. Penelitian ini ialah kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui informasi data dan fakta perbuatan melawan hukum atas penjualan tanah milik orang lain. Metode penelitiannya yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, sumber datanya adalah Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Grt. Hasil penelitian menunjukkan pada Pertimbangan Hukum Hakim Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang disengketakan dengan bukti (SHM) Nomor 1186 dan surat ukur nomor 268/Regol/2005 seluas 3068m2. Terdapat kontradiksi dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait permohonan ganti rugi Penggugat, meskipun Penggugat dapat membuktikan dengan (SHM) tersebut akan tetapi hakim menolak gugatannya. Dan akibat hukum yang timbul ialah para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas 140 m² tersebut, serta membayar dwangsom sebesar Rp 500.000 perhari jika terjadi keterlambatan dalam melaksanakan tuntutan ini dan membayar biaya perkara sebesar Rp 3.030.000.

Actions (login required)

View Item