Pola hubungan kewenangan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu menurut sistem ketatanegaraan Indonesia

Fauziah, Karina Puji (2025) Pola hubungan kewenangan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu menurut sistem ketatanegaraan Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (66kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (44kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1_revisi.pdf Download (271kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2_revisi.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (46kB) | Request a copy

Abstract

Menurut Undang-Undang Pemilu, Bawaslu bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, sementara KPU berperan sebagai penyelenggara utama. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan besar yang diatur dalam prinsip pembagian kekuasaan untuk memastikan good governance. Hubungan yang jelas antara KPU dan Bawaslu sangat penting agar tidak terjadi sengketa kewenangan. Keduanya harus berfungsi sinergis, namun hambatan seperti ambiguitas aturan dan potensi konflik kepentingan dapat mempengaruhi integritas dan transparansi Pemilu, sehingga perlu mekanisme pengawasan independen untuk menjamin keadilan dan kesetaraan. Hubungan antara kedua lembaga ini mempengaruhi kualitas Pemilu, meski sering dihadapkan pada konflik, terutama terkait regulasi pra-kampanye dan sosialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi kewenangan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu; 2) Memahami hubungan kewenangan kedua lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; 3) Mengkaji masalah yang muncul dalam hubungan tersebut; dan 4) Merumuskan konsep penataan hubungan kewenangan KPU dan Bawaslu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum mix methode normatif empiris dengan analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan implementasi dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Data primer berupa peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan data sekunder dari literatur hukum dan juga wawancara. Analisis dilakukan secara deduktif dan dengan metode perbandingan hukum untuk memahami hubungan konstitusional antara KPU dan Bawaslu. Penelitian ini mengadopsi Teori Demokrasi sebagai Grand Theory, Teori Lembaga Negara sebagai Middle Theory, serta Teori Kewenangan sebagai Applied Theory. Kajian berfokus pada analisis kedudukan, kewenangan, dan hubungan kedua lembaga, termasuk potensi konflik, pola interaksi, serta konsep penataan hubungan kelembagaan demi Pemilu berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) KPU bertanggung jawab atas aspek teknis Pemilu, sementara Bawaslu berperan dalam pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, 2) Hubungan KPU dan Bawaslu yang bersifat koordinatif, komplementer dan pengawasan menghadapi tantangan seperti perbedaan persepsi terhadap regulasi, 3) seringkali dalam melaksanakan kewenangannya KPU dan Bawasludihadapkan pada permasalahan, seperti perbedaan persepsi, tumpeng tindih kewenangan dan terjadi ketidak sinergisan, 4) Solusi yang diusulkan meliputi penguatan koordinasi, penataan hubungan yang lebih sistematis, dan peningkatan independensi kelembagaan untuk menjaga integritas Pemilu.

Actions (login required)

View Item