Implementasi pasal 11 Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penanggulangan pengemis dan gelandangan di kabupaten sumedang ditinjau dari siyasah dusturiyah

Ependi, Pepen (2024) Implementasi pasal 11 Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penanggulangan pengemis dan gelandangan di kabupaten sumedang ditinjau dari siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text (ABSRAK) ABSRAK.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (DAFAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (794kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (758kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFAR PUSAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB)
	Text (LAMPIRAN) DOC-20250210-WA0005.pdf Restricted to Repository staff only Download (876kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang menunjukan Kabupaten Sumedang berada di urutan ke 12 di Jawa Barat sebagai wilayah dengan Jumlah Penduduk Miskin terbanyak yakni 120,1 ribu jiwa. Akibatnya, timbul masalah sosial lain seperti Pengemis dan Gelandangan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Pasal 11 bahwa di wilayah Kabupaten Sumedang melarang semua praktik pengemis dan gelandangan, Namun kenyataan nya hingga saat ini pengemis dan gelandangan masih tetap menjamur, dan menjadikan praktik tersebut sebagai ladang penghasilan utama. Penelitian ini bertujuan untuk : Pertama, menganalisis kebijakan preventif, represif, dan rehabilitatif terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dalam penanggulangan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Sumedang. Kedua, mengetahui dampak dari kebijakan pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan pengemis dan gelandangan. Ketiga, mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kebijakan dan dampak penanggulangan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu : Teori penerapan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang mengacu pada sistem hukum serta bagaimana efektif tidaknya hukum yang diterapkan. Teori Tanggung Jawab Negara menurut Ash-Shadr menyatakan bahwa Negara untuk menjamin kebutuhan individu. Sedangkan sumber kewenangan lain yakni konsep jaminan sosial, konsep keseimbangan sosial, konsep intervensi Negara, serta teori maslahah al-mursalah dalam Siyasah Dusturiyyah yang mana keputusan hukum yang dibuat pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif, yakni berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka, yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil temuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu : Pertama, penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 7 tahun 2014 pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 224 Tahun 2019 tentang rencana strategis satuan polisi pamong praja Kabupaten Sumedang, namun banyak pengemis dan gelandangan dari daerah lain sehingga pemerintah Kabupaten Sumedang sulit mengidentifikasi karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk. Kedua, dampak yang bisa dirasakan yakni terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketentraman di wilayah Kabupaten Sumedang. Ketiga, tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 7 tahun 2014 dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan menggunakan teori maslahah al-mursalah.

Actions (login required)

View Item