Pemerintahan kolaboratif (Collaborative governance) Kementerian agama dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tasikmalaya

Anshory, Jamaludin (2025) Pemerintahan kolaboratif (Collaborative governance) Kementerian agama dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tasikmalaya. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (299kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (275kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (485kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (881kB) | Request a copy

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi masalah besar di kabupaten Tasikmalaya meskipun sudah ada aturan yang menetapkan usia minimal pernikahan tercantum dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019, kasus pernikahan di bawah umur masih sering terjadi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang tercantum dalam dimensi 1 tentang identifikasi hambatan yang ada dalam penelitian baik itu dari faktor pemahaman masyarakat, ekonomi, pendidikan dan pengaruh budaya setempat. Tentunya dalam hal ini pemerintah harus ikut andil dalam merumuskan solusi dan melibatkan berbagai pihak untuk menekan angka pernikahan dini di kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pencegahan pernikahan dini, mengevaluasi strategi yang telah dilakukan pemerintah, dan merancang langkah-langkah kerja sama yang efektif. Penelitian ini juga menguji apakah teori Collaborative Governance dapat diterapkan untuk membantu menyelesaikan masalah pernikahan dini. Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance, yang melibatkan tiga langkah utama: mengenali hambatan, melakukan strategi pendekatan kepada masyarakat, dan menyusun rencana kerja sama antara pemerintah dan pihak terkait. Teori ini dipilih karena menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi masalah sosial. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di instansi seperti Kementerian Agama, KUA, dan KPAID di Kabupaten Tasikmalaya. Data dianalisis menggunakan metode dari Miles dan Huberman, yang meliputi penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor sudah berjalan, tetapi masih ada kekurangan dalam koordinasi, sosialisasi, dan sumber daya. Program seperti bimbingan pranikah dan penyuluhan agama telah meningkatkan kesadaran masyarakat, namun belum cukup untuk menurunkan angka pernikahan dini secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah dan kerja sama yang lebih kuat untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh

Actions (login required)

View Item