Perlindungan hukum terhadap konsumen Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu Farmakope Indonesia dihubungkan dengan pasal 142 ayat (3) Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan: Studi kasus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung

Ma'ruf, Muhammad (2024) Perlindungan hukum terhadap konsumen Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu Farmakope Indonesia dihubungkan dengan pasal 142 ayat (3) Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan: Studi kasus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIARISME) Lembar Pernyataan Bebas Plagiarisme.pdf Download (355kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I FINAL.pdf Download (676kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II FINAL.pdf Restricted to Registered users only Download (610kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III FINAL.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV FINAL.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (863kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya fenomena produk suplemen kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu yang beredar di pasaran. Suplemen kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu tentu merugikan bagi konsumen dimana hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi metabolisme tubuh. Dalam Pasal 142 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa suplemen kesehatan yang diedarakan harus memenuhi standar mutu Farmakope Indonesia. Namun nyatanya berdasarkan laporan tahunan BBPOM Bandung masih ditemukan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu Farmakope Indonesia Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen suplemen kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu di pasaran, faktor-faktor yang menghambat dan upaya-upaya hukum untuk mengatasi faktor penghambat tersebut yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung. Penelitian ini menggunakan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagai landasan utama. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori kepastian hukum sebagai grand theory, teori perjanjian sebagai middle theory, dan teori perlindungan hukum sebagai applied theory. Teori-teori tersebut digunakan untuk mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam melindungi hak-hak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas hukum, norma hukum, kaidah hukum, doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen suplemen kesehatan yang tidak memenuhi standar masih belum maksimal dikarenakan para pelaku usaha masih menjual produk suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan standar mutu. Dalam penelitian ini juga ditemukan faktor penyebab peredaran suplemen kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu Farmakope Indonesia diantaranya keterbatasan biaya operasional, kurangnya pengetahuan konsumen tentang suplemen kesehatan, dan kurangnya integritas yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dalam mengatasi kendala tersebut BBPOM Bandung menerapkan beberapa langkah strategis yaitu memperkuat kerja sama lintas sektor, mengedukasi konsumen secara berkesinambungan, dan memperkuat sanksi administratif.

Actions (login required)

View Item