Penyelesaian sengketa Harta Pusaka Tinggi melalui Kerapatan Adat Nagari di Kota Payakumbuh dihubungkan dengan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Lailatul, Andini (2024) Penyelesaian sengketa Harta Pusaka Tinggi melalui Kerapatan Adat Nagari di Kota Payakumbuh dihubungkan dengan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text lembar pernyataan lailatul andini.pdf Download (348kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (281kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (26kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 9_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi dalam konteks hukum dan sosial masyarakat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan sebagai lembaga adat yang mengatur adat istiadat dan penyelesaian sengketa. Di Kota Payakumbuh, dari 12 kasus sengketa harta pusaka tinggi yang ditemukan, hanya 4 kasus yang berhasil diselesaikan melalui KAN, sementara 8 kasus lainnya tidak terselesaikan. Tantangan muncul ketika proses penyelesaian sengketa harus diselaraskan dengan Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara mekanisme penyelesaian adat dan hukum formal untuk menciptakan keadilan yang tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga menghormati kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi di Kota Payakumbuh. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian proses yang dilakukan KAN dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat 3 UU No. 30 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan teori kerapatan adat nagari dan teori alternatif penyelesaian sengketa (ADR). KAN berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang mengedepankan nilai-nilai lokal, sementara ADR menawarkan pendekatan yang lebih luas. Konsep resolusi konflik menekankan bahwa konflik dapat dikelola melalui dialog dan negosiasi, sejalan dengan prinsip musyawarah dalam KAN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk anggota KAN, tokoh adat, dan pihak yang pernah bersengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi oleh KAN di Kota Payakumbuh memadukan nilai-nilai adat dengan Pasal 6 Ayat 3 UU No. 30 Tahun 1999 melalui mediasi. Proses ini diawali dengan pengajuan permohonan dan diskusi hingga tercapai kesepakatan dalam Berita Acara. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakjelasan silsilah keturunan, serta keterbatasan wewenang KAN. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi hukum adat, pendokumentasian kepemilikan harta, serta kerja sama antara KAN, pemerintah, dan institusi hukum guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil dan berlandaskan nilai adat.

Actions (login required)

View Item