Pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja sebagai pengganti undang-undang cipta kerja dihubungkan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020

Jatnika, Windan (2023) Pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja sebagai pengganti undang-undang cipta kerja dihubungkan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text (SK PLAGIARISME) 3_skplagiarisme (1).pdf Download (552kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (61kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (269kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (60kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan memakasa. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tersebut merupakan hak subjektif. Dalam proses penetapan Perpu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu yang dimaksud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang dan landasan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, serta menganalisis proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengacu pada teori lembaga negara, teori kewenangan, dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Teori lembaga negara menguraikan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian lembaga negara, perkembangan lembaga negara, peneglompokan serta lembaga negara dalam konsep trias politika. Teori kewenangan menguraikan tentang pengertian kewenangan, sumber kewenangan, serta, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Sementara teori pembentukan perundang-undngan menguraikan tentang pengertian, hierarki, kewenangan pembentukan perundang-undangan, proses pembentukan, serta pengujian perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa latar belakang dan landasan pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tidak ditemukan situasi yang menunjukkan adanya kegentingan mendesak dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah, baik secara global maupun nasional sehingga inkonsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dari aspek formal proses pembentukan Perpu, hasil penelitian menemukan terdapat beberapa cara pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. . Kata Kunci: Perpu, Kegentingan Memaksa, kewenangan ENGLISH : Based on Article 1 number 4 of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation Government Regulations in Lieu of Laws are regulations stipulated by the President in matters of coercive urgency. The establishment of a government regulation in lieu of law (Perpu) is a subjective right. In the process of enacting a Perpu, the House of Representatives of the Republic of Indonesia is given the authority to give approval or not to give approval to the Perpu in question. The purpose of this research is to analyze the background and basis for the formation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation which is linked to the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, as well as to analyze the process of forming a Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation combined with Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. The framework of thought in this study refers to the theory of state institutions, the theory of authority, and the theory of the formation of laws and regulations. The theory of state institutions outlines several expert opinions regarding the meaning of state institutions, the development of state institutions, groupings and state institutions in the trias politica concept. The theory of authority describes the meaning of authority, sources of authority, and functions and powers of state institutions. While the theory of the formation of legislation describes the meaning, hierarchy, authority to form legislation, the process of forming, and testing legislation. The research method used is descriptive analysis method. By using a normative juridical approach, while the type of research used is qualitative research with primary and secondary data sources, data collection techniques use library research and documentation studies. The results of this study show that the background and basis for the formation of Perpu Number 2 of 2022 did not find a situation indicating an urgent urgency in overcoming the problems faced by the Government, both globally and nationally so that it is inconsistent with the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 . From the formal aspect of the process of forming the Perpu, the results of the research found that there were several ways of forming a Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation which were not in accordance with the provisions contained in Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. Keywords: Perppu, Forcing Crisis, authority

Actions (login required)

View Item