Evaluasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bandung dengan menggunakan model CSE-UCLA

Majid, Anggi Saeful (2025) Evaluasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bandung dengan menggunakan model CSE-UCLA. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) SK BEBAS PLAGIASIARISM.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (297kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)

Abstract

Kabupaten Bandung menghadapi ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk yang mencapai 3,77 juta jiwa pada 2023, alih fungsi lahan pertanian sebesar 5.354,61 hektar, dan peningkatan kawasan permukiman sebesar 8.743,34 hektar. Luas panen padi menurun dari 55.234 hektar pada 2018 menjadi 49.778 hektar pada 2023, sementara lebih dari 34.000 hektar lahan kritis tercatat di Kabupaten Bandung. Proyeksi kebutuhan lahan sawah nasional yang terus meningkat hingga 7,48 juta hektar pada 2035 semakin memperburuk situasi ini. Alih fungsi lahan yang mencapai 87.637 hektar pada 2020 mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bandung, dengan menilai kondisi kebijakan, efektivitas implementasi, dan dampaknya terhadap alih fungsi lahan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan dan keberlanjutan lahan pertanian pangan di daerah ini. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi kebijakan LP2B digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi data digunakan melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, serta citra satelit dari Google Earth Pro. Data yang dikumpulkan mencakup wawancara dengan 7 informan, analisis dokumen kebijakan dan tata ruang, serta citra satelit untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan. Analisis data dilakukan dengan perangkat lunak NVivo untuk mengorganisir dan mengelompokkan data kualitatif serta membangun pola tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan LP2B di Kabupaten Bandung telah menunjukkan kemajuan dalam melindungi lahan pertanian pangan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan signifikan dalam implementasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan program dan penilaian sistem menjadi fokus utama. Temuan ini diperkuat dengan visualisasi kata kunci dan peta konseptual yang menunjukkan hubungan antar dimensi kebijakan. Perubahan morfologi lahan antara 2001 dan 2025 menunjukkan perubahan dalam alih fungsi lahan, dengan lahan pertanian pangan berkurang drastis. Citra satelit menunjukkan peralihan besar-besaran lahan pertanian menjadi permukiman dan area komersial, terutama di kecamatan dengan tingkat urbanisasi tinggi seperti Baleendah, Bojongsoang, dan Cileunyi. Data ini mengonfirmasi bahwa urbanisasi dan degradasi lingkungan menjadi faktor utama dalam alih fungsi lahan di Kabupaten Bandung. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan LP2B, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian, pemanfaatan teknologi modern seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), serta insentif bagi petani untuk mempertahankan lahan mereka. Koordinasi antar lembaga yang lebih baik juga sangat diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan.

Actions (login required)

View Item