Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pengawasan Peredaran Pangan Olahan di Kota Bandung oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung berdasarkan Perpres No. 80 tahun 2017 tentang BPOM

Rahmawati, Sarah Silpia (2025) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pengawasan Peredaran Pangan Olahan di Kota Bandung oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung berdasarkan Perpres No. 80 tahun 2017 tentang BPOM. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (36kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (52kB) | Preview
	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5-bab1.pdf Download (368kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (984kB)

Abstract

Pengawasan obat dan makanan di Indonesia dilakukan oleh BPOM berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017, dengan BBPOM sebagai unit pelaksana teknis. Pengawasan peredaran pangan olahan bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dengan memastikan produk pangan yang beredar aman dan bermutu. Namun, masih banyak ditemukan produk pangan tidak memenuhi ketentuan yang berisiko menyebabkan keracunan. Laporan tahunan BBPOM di Bandung menunjukkan frekuensi kasus keracunan di Kota Bandung dari tahun 2020-2022 masih terjadi, sehingga memerlukan perhatian lebih. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pengawasan peredaran pangan olahan di Kota Bandung berdasarkan Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM, mengetahui dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung terhadap keamanan dan kesehatan pangan olahan di Kota Bandung, dan mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan pengawasan peredaran pangan olahan di Kota Bandung oleh BBPOM Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teori Pengawasan, Teori Tanggung Jawab Negara, dan Teori Siyasah Dusturiyah. Teori pengawasan berfokus pada pemantauan untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Teori Tanggung Jawab Negara menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya melalui penegakkan peraturan dan hukum. Teori Siyasah Dusturiyah menilai kebijakan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan kemaslahatan masyarakat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan pelaksanaan pengawasan dengan mengaitkan aspek hukum atau aturan yang berlaku. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang relevan dan data dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pengawasan BBPOM di Bandung dilakukan melalui dua cara yaitu Pre-market dan Post-market, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti pendaftaran izin edar dan masih ditemukannya produk yang tidak memenuhi syarat. Kedua, dampak pengawasan produk pangan olahan oleh BBPOM di Bandung meliputi dampak bagi konsumen yaitu menjamin mutu dan mencegah produk tidak sesuai standar. Adapun bagi produsen yaitu peningkatan kepatuhan terhadap standar kualitas, memperbaiki produk yang tidak sesuai, meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan, dan penindakan pelaku pelanggaran. Ketiga, tinjauan Siyasah Dusturiyah menunjukkan bahwa kebijakan dan penerapan pengawasan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada meliputi keadilan, persamaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat, serta prinsip hifdzu al-Nafs yang bertujuan melindungi kesehatan dan menjaga kehidupan manusia. Kata Kunci: Siyasah Dusturiyah, Pengawasan Pangan Olahan, Kota Bandung, Balai Besar POM, Peraturan Presiden.

Actions (login required)

View Item