Tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli bibit tanaman bawang merah dengan sistem bayar panen di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dihubungkan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hidayat, Ujang Adi (2024) Tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli bibit tanaman bawang merah dengan sistem bayar panen di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dihubungkan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3_lembarpernyataan.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (546kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya perjanjian. Dalam Perjanjian tersebut petani berjanji akan menjual kembali hasil panen dan membayar uang atas pembelian bibit kepada pedagang setelah masa panen namun setelah masa panen tiba petani tidak menjual kembali hasil panen dan tidak sesuai dengan kesepakatan. Permasalahan yang terjadi dalam perjanjian jual beli bibit tanaman bawang merah antara pedagang dan petani yaitu pihak petani tidak memenuhi kewajibanya. Yaitu tidak menjual kembali hasil panen dan tidak membayar uang atas pembelian bibit. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masih ada beberapa petani yang tidak menjual kembali hasil tanaman dan tidak membayarkan hutangnya kepada pedagang atau dikatakan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli bibit tanaman bawang merah dengan sistem bayar panen; kendala-kendala hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli; dan upaya-upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan sistem bayar panen dihubungkan dengan Pasal 1243 KUHPerdata. Konsep Penelitian ini menggunakan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3), menggunakan Teori Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan, ketepatan, Teori Perjanjian yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara satu orang yang mengikat dirinya terhadap orang lain, Teori Perjanjian Jual Beli yaitu Kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mengikat kedua belah pihak untuk menyerahkan dan membayar barang. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Analisis dan Pendekatan Yuridis Empiris. Pengambilan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara, dan Studi Kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam Pelaksanaan Perjanjian jual beli bibit tanaman bawang merah dengan sistem bayar panen di Desa Sukasari Kidul antara pedagang dan petani dilakukan dengan Perjanjian secara lisan, Perjanjian ini telah memenuhi memenuhi syarat-syarat sah Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. namun dalam praktiknya telah terjadi Wanprestasi oleh pihak petani yang berdampak pada kerugian bagi pedagang. Beberapa kendala-kendala hukum diakibatkan karena Perjanjian dilakukan secara lisan, kegagalan petani dalam merawat tanaman, yang menyebabkan hasil yang tidak memuaskan, serta dipengaruhi oleh tingginya biaya hidup dan kurangnya itikad baik dari petani. Upaya-upaya hukum Penyelesaian sengketa yang dilakukan pedagang yaitu melakukan perjanjian secara tertulis, melakukan penagihan secara langsung, dan yang terakhir jika tidak ada itikad baik mengadakan musyawarah dengan pihak ketiga seperti Kepala Desa

Actions (login required)

View Item