Arian, Muhamad Nabiel Salman (2025) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XVII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 persfektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
This is the latest version of this item.
|
Text (COVER)
1_Cover.pdf.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_Abstrak.pdf Download (75kB) | Preview |
|
|
Text
2_Lembar Surat Pernyataan Karya Sendiri .pdf Download (126kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_DAFTAR ISI.pdf Download (51kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_BAB I.pdf Download (283kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB) |
|
|
Text (BAB III)
6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) |
|
|
Text (BAB IV)
7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB) |
|
|
Text (BAB V)
8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) |
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020 pada pengujian pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Verfikasi Partai Politik yang telah membagi partai politik kedalam dua kategori yakni partai politik yang memenuhi ambang batas jumlah suara nasional (parlementery threshold) yang hanya melakukan proses verifikasi administrasi tanpa verifikasi factual dan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas jumlah suara nasional (parlementery threshold) yang harus melakukan proses verifikasi adminstrasi dan verifikasi factual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020; Akibat Hukum yang ditimbulkan dari putusan terhadap verifikasi partai politik pada pemilu 2024 serta tinjauan siyasah dusturiyah terhadap verifikasi partai politik setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020. Teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum (Rechtstaat), Teori Keadilan (Aristoteles), dan Teori Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode deksriftif analisis. Sumber data berasal dari data primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, pengutaraan data dan verifikasi data kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan utama. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020 mengenai verifikasi partai politik telah menimbulkan ketidakadilan serta perlakuan diskriminatif. Kedua, dampak hukum dari putusan ini mengakibatkan adanya perbedaan mengenai syarat verifikasi yang mencederai keadilan para peserta pemilu dan juga menciptakan kepastian hukum bagi partai politik peserta pemilu. Ketiga, dalam pandangan siyasah dusturiyah, adalah hak keadilan dan kesamarataan menjadi sebuah faktor yang penting yang harus di pertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan hukum, guna memastikan kebijakan yang diciptakan memberikan manfaat bagi kepentingan umum dan tidak menimbulkan sifat diskriminatif bagi salah satu partai politik dalam pemilu. Kata Kunci : Verifikasi, Partai Politik, Pemilu
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Verifikasi; Partai Politik; Pemilu |
| Subjects: | Political Process Law Law > General Publications of Law Law > Legal Systems |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah) |
| Depositing User: | M.Nabiel Nabiel Muhamad Nabiel Salman Arian |
| Date Deposited: | 14 Mar 2025 04:37 |
| Last Modified: | 14 Mar 2025 04:37 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/105786 |
Available Versions of this Item
Actions (login required)
 |
View Item |
