Analisis yuridis kewenangan DPR dalam pengisian jabatan lembaga independen negara terhadap ekses peran dan fungsinya perspektif siyasah dusturiyah

Rahmanu, Azran (2024) Analisis yuridis kewenangan DPR dalam pengisian jabatan lembaga independen negara terhadap ekses peran dan fungsinya perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (217kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (12MB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (302kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (553kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (16MB) | Request a copy

Abstract

DPR RI merupakan lembaga dewan perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Terdapat beberapa persoalan yang menyangkut anggota DPR salah satunya adalah dengan digunakannya hak angket oleh DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui kewenangan anggota DPR Republik Indonesia dalam pengisian jabatan lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 2) mengetahui dampak yang dilakukan oleh DPR dalam pengisian jabatan pimpinan KPK, 3) memahami analsisis siyasah dusturiyah terhadap pengisian jabatan lembaga independen oleh DPR Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang terdiri atas sumber primer diambil dari Undang-Undang dan analisis Peraturan Perundang-Undangan, sumber sekunder dari jurnal dan kitab hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan lembaga independen negara sangat nampak dan berdampak pada perluasan kekuasaan dalam ketatanegaraan. 2) Relevansi Ahl Al – Hall Wa Al – ‘Aqd dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yaitu mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan, setingkat dengan lembaga pemerintah lainnya. Sesuai dengan tugas Ahl Al – Hall Wa Al – ‘Aqd yang membuat suatu peraturan hukum sama seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat yang membuat Undang Undang. 3) Dalam perspektif siyasah dusturiyah wilayah Al – Muzhalim atau Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana lembaga ini harus berdiri sendiri tanpa adanya intervensi dalam menjalankan tugas menangani masalah – masalah yang terjadi antara para penguasa, dan keluarganya yang telah melakukan kezhaliman kepada rakyatnya.

Actions (login required)

View Item