Perceraian pada Keluarga karier di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Bandung hubungannya dengan pasal 33-34 Undang-undang nomor 1 tahun 1074 tentang Perkawinan

Sopiyan, Muhammad (2025) Perceraian pada Keluarga karier di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Bandung hubungannya dengan pasal 33-34 Undang-undang nomor 1 tahun 1074 tentang Perkawinan. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (194kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text PERNYATAAN.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftar isi.pdf Download (137kB) | Preview
	Text (BAB I) BAB I Sopiyan_fix.pdf Restricted to Registered users only Download (710kB)
	Text (BAB II) BAB II Sopiyan_fix.pdf Restricted to Registered users only Download (659kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (826kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (841kB)
	Text (BAB V) BAB V SOPIYAN_fix.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA SOPIYAN_fix.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)

Abstract

Pasal 33-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami harus menafkahi keluarga sedangkan istri harus membantu urusan rumah tangga. Namun, banyak istri yang berkarir di luar rumah, sehingga pasal yang dimaksud tidak dilaksanakan dengan baik, yang akhirnya berujung pada perselisihan perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan perceraian pada keluarga karier di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung; (2) Menganalisis faktor penyebab terjadinya perceraian pada keluarga karier di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama; (3) Menganalisis hubungan perceraian keluarga karier di Pengadilan Agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Bandung dengan Pasal 33-34 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan; dan (4) menguatkan pengembangan konsep keluarga yang harmoni pada keluarga karier hubungannya dengan pelaksanaan Pasal 33-34 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Grand theory yang digunakan adalah teori Mashlahat, middle rang theory menggunakan teori Legal System, dalam The Legal System : A Social Science Perspective, menegaskan bahwa sistem hukum tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) struktur; (2) substansi; (3) kultur hukum. Applied Theory: Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, bahwa hukum diadakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dan pendekatan yuridis empirif, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh peneliti terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini berupaya menggambarkan objek penelitian secara objektif dan sebagaimana adanya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, penelitian ini berupaya menggambarkan isi materi Putusan Pengadilan Agama dan menemukan esensi perkara yang menjadi alasan perceraian. Oleh karena itu, peneliti tidak hanya memberikan deskripsi fenomena tetapi juga menjelaskan hubungan antara keluarga karir dan perceraian para pihak. Penelitian tersebut memaparkan dan menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh peneliti terkait objek penelitian berupa keluarga karir yang bercerai di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Hasil penelitian ini disimpulkan: (1) Faktor penyebab Perceraian pada keluarga karier di Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 70 persen merupakan gejala pergeseran peran isteri sebagai ibu rumah tangga yang ikut menanggung beban ekonomi keluarganya tetapi tidak ada kesepahaman dengan pihak suaminya sehingga terjadi perceraian, 30 persen isteri selingkuh, suami selingkuh, isteri tidak ikhlas bekerja; (2) Beberapa faktor yang sangat dominan terjadinya peceraian pada keluarga karir 1) Minimnya pemahaman Agama Islam yang menjadi faktor perceraian keluraga karir 2) Suami tidak mengajarkan agama islam sehingga ajaran ajaran tidak dapat menjadi rumusan dalam menjalakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, we rahmah. 3) Diperlukan literasi tentang konsep pernikahan baik secara Agama maupun secara undang-undang 4) Tidak adanya perjanjian pranikah yang mengikat tentang karier atau non karier yang akan dijalankan oleh kedua mempelai; (3) Implementasi relasional Pasal 33-34 dal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perceraian keluarga karier di Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan terdiri atas: (a) Hubungan vertikal antara UU No 1 /1974 Jo UU No 16/2019 dengan UU No Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. juga disebut hubungan yuridis formil dan materil; (b) Hubungan horizontal, yakni hubungan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perceraian dengan perilaku masyarakat; (c) Hubungan rasional antara norma hukum dan perilaku masyarakat (4) Pengembangan konsep keluarga yang harmoni pada keluarga karier hubungannya dengan pelaksanaan Pasal 33-34 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dapat ditambah pasal baru atau penjelasan terhadap pasal mengenai hak dan kewajiban suami-isteri yang dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga berdasarkan interpretasi mubadalah, relasi fungsional kepemimpinan dalam rumah tangga, dan al-mashlahah al-mu’tabarah.

Actions (login required)

View Item