Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dihubungkan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang

Putra, Zidan Ramadhan Kurnia (2025) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dihubungkan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text 3_lembarpernyataan.pdf Download (402kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (362kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (589kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) | Request a copy

Abstract

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022. Isi putusan tersebut menghapus menteri dari frasa pejabat negara yang diharuskan untuk mundur dari jabatanya apabila akan dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, dengan syarat memperoleh izin kepada presiden. Namun, dalam pelaksanaan putusan tersebut berpotensi adanya pemanfaatan fasilitas negara.Sebab terdapat calon presiden dan wakil presiden yang merangkap sebagai menteri yakni Prabowo Subianto dan Mahfud MD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan untuk mengetahui akibat hukum yang disebabkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap asas tidak menyalahgunakan wewenang. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum teori state menurut UUD 1945 dan welfare state yakni pemerintah bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat, hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Teori demokrasi tercantum pada Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008, Teori ini menjelaskan mengenai kesamaan hak dan kedudukan dalam pemerintahan dan segala keputusan berada di tangan rakyat. Teori politik tercantum pada Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000. Teori ini menjelaskan mengenai tujuan dari kegiatan politik dan cara-cara untuk mencapai tujuan politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim menyatakan terdapat pembatasan dalam menjalankan hak konstitusional kepada partai politik mencalonkan kader terbaiknya, batasan dan pembedaan tersebut juga mengandung praktik diskriminasi. Hal ini melanggar Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Pertimbangan hukum hakim terdapat kekeliruan, sebab bertentangan dengan konsep keadilan distributif yang memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda, karena terdapat perbedaan memperoleh jabatan menteri dengan presiden.Akibat hukum yang terjadi yakni Pasal 170 Ayat (1) UU No.7/2017 berubah dengan memperbolehkan seorang menteri menjadi calon presiden dan wakil presiden tanpa harus mengundurkan dari jabatannya. Dalam penerapan putusan tersebut, berpotensi adanya pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan salah satu asas pemerintahan umum yang baik, yakni asas tidak menyalahgunakan wewenang.

Actions (login required)

View Item