Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Larangan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari fungsionaris Partai Politik perspektif Siyasah Dusturiyah

Hasbi, Syam Muhammad (2024) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Larangan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari fungsionaris Partai Politik perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (153kB) | Preview
Preview	Text (SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME) SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (482kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (455kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (75kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai lembaga Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi perwakilan daerah yang memiliki fungsi sebagai check and balances terhadap kelembagan Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi dalam hal ini tidak ada aturan yang menegaskan larangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari fungsionaris ataupun anggota anggota partai politik. Penelitian ini ditulis bertujuan untuk mengetahui: pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU XVI/2018, akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terhadap kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, dan tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Teori Kekuasaan Kehakiman yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan. Kedua, Teori Bicameral yaitu sistem parlemen yang terdiri dari dua badan. Ketiga, Teori Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulis yaitu deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, Adapun jenis dan analisis data yang digunakan yaitu kualitatif, dengan teknik pengumpulan data bersifat kepustakaan (Library Research). Sumber data yang digunakan yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Hasil penelitian ini ditemukan: Pertama, pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman, namun putusannya tidak menggambarkan keadilan. Kedua, dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 menyebabkan lembaga Dewan Perwakilan Daerah Menjadi lemah, dan kewenangan secara konstitusionalnya pun tidak seimbang dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, Siyasah Dusturiyah memandang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 tidak mencapai kemaslahatan, karena masih menimbulkan dampak negatif terhadap lembaga Dewan Perwakilan Daerah.

Actions (login required)

View Item