Analisis Undang-Undang no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap Kewenangan Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengadili Perkara nomor 630/PDT/2019/PT.BDG

Suminar, Dewi Sitti Ratna (2024) Analisis Undang-Undang no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap Kewenangan Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengadili Perkara nomor 630/PDT/2019/PT.BDG. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text Surat Pernyataan Karya Sendiri_Dewi Sitt.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text 3_daftar isi.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text 4_bab 1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (947kB) | Request a copy
	Text 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) | Request a copy
	Text 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB) | Request a copy
	Text 9_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kian meluasnya kegiatan perekonomian membuat hadirnya ekonomi syariah sebagai wajah baru, namun semakin meluasnya pula perekonomian, semakin besar pula kemungkinan problematik di dalamnya. Ekonomi berkaitan dengan perjanjian, dan perjanjian bersifat mengikat dengan pihak yang membuatnya, maka seseorang yang mengingkari isi perjanjian berarti termasuk ke dalam bentuk wanprestasi. Seharusnya apapun yang temasuk ke dalam kategori ekonomi syariah adalah kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan suatu perkara, namun, peraturan yang mengatur serta realitanya tidak sejalan karena masih ditemukannya sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di lingkup Peradilan Umum. Tujuan penelitian ini adalah : 1. Mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah 2. Mengetahui bagaimana hasil dari sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Tinggi Negeri Kerangka pemikiran ini mengacu pada UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagaimana kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Serta isi pertimbangan hukum hakim dalam perkara sengketa ekonomi syariah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami sebab, prosedur dengan pengumpulan data dari narasumber. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dimana mengamati implementasi hukum normatif yang terjadi di masyarakat terkait masalah penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data primer berupa wawancara hakim tinggi dan staf peradilan dan data sekunder berupa putusan, kutipan jurnal, skripsi, artikel. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1. Implementasi UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ini pada akhirnya dilihat kembali pada perjanjian yang digunakan. Karena dalam kasus ini perjanjian yang digunakan tidak dinyatakan tegas dan jelas, maka implementasi UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama tidak dapat melindungi para pihak. 2. Sengketa ekonomi syariah yang tidak diselesaikan di Peradilan Agama diawali karena adanya kontradiktif Pasal 55 ayat 2 dan 3 UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Karena masalah ini dilatar belakangi oleh kerancuan akad dan inisiasi para pihak yang mengajukan sendiri ke ranah Peradilan Umum, maka pihak Pengadilan Tinggi memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku di Peradilan Umum dengan hasil yang sah dan mengikat karena berlaku dan diputus di Pengadilan Tinggi.

Actions (login required)

View Item