Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya dalam peraturan Presiden pasal 26 nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri ditinjau dari Prinsip Hak Asasi Manusia

Ash Shiddiq, Hasby (2024) Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya dalam peraturan Presiden pasal 26 nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri ditinjau dari Prinsip Hak Asasi Manusia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (249kB) | Preview
Preview	Text Karya Sendiri.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (355kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (883kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini didasarkan terhadap terancamnya hak perlindungan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia dikarenakan adanya ketidak selarasan peran antar pemerintah organisasi dunia terkait pengungsi (UNCHR) yang menjalankan tugasnya untuk perlindungan hak asasi manusia para pencari suaka dari luar negeri sebagaimana Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penangananan Pengungsi Dari Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Menganalisis peran dari pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya; 2) serta sejauh mana kerja sama antara pemerintah Republik Indonesia dengan PBB menghadapi Pengungsi Rohingya; dan analisis Perpres No 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri ditinjauan prinsip-prinsip siyasah dauliyah.; 3) Menganalisis peran Peraturan Presiden Nomo 125 Tahun Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri dalam prinsip Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum serta teori kerja sama internasional serta teori siyasah dauliyah. Teori-teori tersebut sebagai indikator dalam penentuan kebijkan serta efektifitas penegakkan hukum, faktor-faktor apa yang menjadi kendala terhambatnya kerja sama antar negara Indonesia dengan UNHCR dalam penanganan kasus Rohingya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Jenis Data menggunakan penelitian kualitatif serta sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer bersumber Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penangananan Pengungsi Dari Luar Negeri. Teknik pengumpulan data yang digunakan bersumber dari literatur-literatur terkait pengungsi dari luar negeri dan siyasah dauliyah. Penelitian ini menunjukan bahwa; 1) Pemerintah Republik Indonesia berperan sebagai pelindung terhadap pengungsi dengan asas non-refoulemen dengan diberikan kehidupan yang layak bagi warga rohinya; 2) Kerja sama antara pemerintah dan UNHCR dengan memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan solusi ke tiga dalam pemberikan kelayakan kehidupan pengungsi Warga Negara Rohingya, baik diberdayakan dan pemberian fasilitas kebutuhan dasar yang layak 3) Berdasarkan Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang penanganan pengungsi dari luar negeri pemerintah Indonesia dengan Badan PBB terkait pengungsi (UNHCR) melindungi pengungsi berdasarkan prinsip yang menjungjung Hak Asasi Manusia dan sebagai umat muslim dengan membantu dalam satu aqidah.

Actions (login required)

View Item