Implementasi keterlibatan masyarakat Desa dalam pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tinjauan Siyasah Dusturiyah : Studi kasus di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung

Nawawi, Anwar (2024) Implementasi keterlibatan masyarakat Desa dalam pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tinjauan Siyasah Dusturiyah : Studi kasus di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text Karya tulis sendiri.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB 1.pdf Download (445kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (878kB) | Request a copy

Abstract

Dalam pembentukan Peraturan Desa khususnya di Desa Soreang, keterlibatan masyarakat merupakan suatu hal penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang undangan, karena diharapkan dapat memiliki daya laku dan guna yang efektif sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui mekanisme keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Soreang. 2) Untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan pada keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Soreang. 3) Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Soreang Peraturan desa sangat penting keberadaannya di dalam membangun dan mengurus desa, membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, menjamin kebebasan masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer bersumber dari responden masyarakat terkena dampak beserta informan bersumber dari Pemerintah Desa Soreang dan sumber data sekunder bersumber dari peraturan peundangan-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) kecenderungan pemerintah desa kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan desa, motivasi peserta belum berbasis kesadaran namun masih bersifat pengerahan, serta masih belum memadainya kapasitas BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa dan sebagai mitra pemerintah desa di Desa Soreang. 2) Upaya pemerintahan desa dalam meningkatkan keterlibatan masayarakat Desa Soreang pada penyusunan Peraturan Desa yang dalam hal ini APBDes adalah Sosialisasi dan pendampingan serta pengawasan pendampingan. 3) Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap substansi proses pembentukan peraturan desa menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah mewujudkan prinsip-prinsip syariat Islam seperti penerapan asas musyawarah dan demokrasi. Karena disetiap tahapannya tidak meninggalkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar.

Actions (login required)

View Item