Jenis-jenis harta Gratifikasi yang diperoleh Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan relevansinya dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah

Rahman, Ibnu Haikal Fazrur (2024) Jenis-jenis harta Gratifikasi yang diperoleh Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan relevansinya dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1.cover.pdf Download (292kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2.abstrak.pdf Download (329kB) | Preview
Preview	Text (SK PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISM) plagiarsm.pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3.daftar isi.pdf Download (320kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4.bab1.pdf Download (847kB) | Preview
	Text (BAB II) 5.bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (730kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6.bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7.bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8.daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB) | Request a copy

Abstract

Dalam masyarakat modern, pemberian hadiah atau gratifikasi sering kali menyimpang dari tujuannya, terutama saat diberikan kepada pejabat negara, menimbulkan kekhawatiran akan motif tersembunyi. Ibnu Taimiyah, dalam karyanya, menegaskan bahwa hadiah kepada Waliyyul Amri adalah bentuk penyimpangan dan kezaliman, yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang gratifikasi dalam perspektif agama dan hukum, terutama dalam konteks peraturan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis harta gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan pandangan Ibnu Taimiyah, serta mengeksplorasi dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah terkait gratifikasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji relevansi antara pemikiran Ibnu Taimiyah dengan undang-undang tersebut dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya suap. Menurut undang-undang dan Ibnu Taimiyah, gratifikasi umumnya dilarang. Untuk mencegahnya, penting menerapkan aturan yang ada. Metode sadd al-dzari'ah digunakan untuk menghindari tindakan yang bisa membawa dampak negatif atau melarang tindakan yang diperbolehkan demi mencegah pelanggaran. Pendekatan ini dapat dijadikan dasar untuk mengatur pemberian hadiah kepada pejabat melalui undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka. Sumber data utama meliputi kitab al-Siyasah al-Syar’iyah, Majmu’ Fatawa/Fatawa al-Kubra Li Ibn Taimiyyah karya Ibnu Taimiyah, serta Pasal 12C ayat (2) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik pemikiran Ibnu Taimiyah maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki tujuan yang sama, yaitu melarang gratifikasi yang berpotensi menimbulkan korupsi. Namun, Ibnu Taimiyah memberikan pengecualian tertentu bagi pemberi dalam situasi yang terpaksa, sedangkan undang-undang Indonesia melarang semua bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan tanpa pengecualian. Kesamaan dan perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan agama dan hukum dapat saling melengkapi dalam upaya menjaga integritas dan keadilan dalam pemerintahan.

Actions (login required)

View Item