Sertifikasi tanah Wakaf berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf di wilayah KUA Kecamatan Rancasari Kota Bandung

Fauzy, Muhamad Ridwan (2025) Sertifikasi tanah Wakaf berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf di wilayah KUA Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (80kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (33kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (325kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Proses sertifikasi sangat disarankan agar status harta wakaf yang menjadi milik Allah tetap aman. Terdapat beberapa bidang tanah wakaf di wilayah Kecamatan Rancasari Kota Bandung digunakan untuk pembangunan masjid, sarana Pendidikan dan kebutuhan untuk masyarakat umum lainnya. Namun Sebagian dari tanah tersebut tidak memiliki sertifikat atau dokumen resmi yang diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami proses sertifikasi tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Rancasari; mengetahui kendala dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf; dan upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persertifikatan tanah wakaf di wilayah Rancasari Kota Bandung. Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa sertifikasi tanah wakaf dipandang penting untuk menjaga harta sesuai dengan maqasidu syari’ah yaitu menjaga harta dan memberikan kepastian hukum jika terjadi sengketa atau permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dari objek yang diteliti. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, pengkajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tahapan pembuatan sertifikat tanah wakaf dimulai dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang kemudian mengajukan sertifikat tanah wakaf ke kantor pertanahan dan administrasi. Banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yaitu masyarakat kurangnya pemahaman mengenai regulasi perwakafan; minimnya penyuluhan dan sosialisasi dari pihak yang berwenang; koordinasi para nadzir yang sulit; dan anggapan masyarakat mengenai biaya dan rumitnya dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam mengatasi kendala yaitu melakukan sosialisasi secara rutin mengenai edukasi pemahaman literatur tentang regulasi perwakafan. Dengan melakukan sosialiasi pada program majelis ta’lim dan acara pelantikan, pendataan ulang tanah wakaf untuk mempermudah proses sertifikasi. Terlepas dari berbagai upaya, masih ada banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanah wakaf mereka ke KUA Kecamatan Rancasari karena keterbatasan pengetahuan di masyarakat.

Actions (login required)

View Item