Larangan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 : Studi kasus di Pengadilan Negeri Bandung

Aslamiah, Nurazki (2025) Larangan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 : Studi kasus di Pengadilan Negeri Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_SK Bebas Plagiarism.pdf Download (249kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_Daftar Isi.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_Bab I.pdf Download (407kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB)
	Text (BAB III) 7_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text (BAB IV) 8_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (743kB)

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan isu yang kompleks dan sensitif di Indonesia, mengingat adanya benturan antara hukum positif, norma agama, dan hak asasi manusia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menjadi pedoman bagi pengadilan negeri untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga keselarasan antara ketentuan hukum positif dan norma agama. Dalam hukum Islam, perkawinan beda agama dilarang secara tegas, karena dianggap bertentangan dengan prinsip syariat yang mewajibkan kesatuan akidah dalam keluarga. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh pasangan beda agama untuk mengesahkan perkawinan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Bandung, untuk mengetahui efektivitas dalam mencegah pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Bandung, serta untuk mengetahui pengaturan beda agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen pengadilan, dan literatur terkait. Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran teori Maslahah Mursalah digunakan untuk menganalisis apakah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 membawa kemaslahatan bagi masyarakat dalam mencegah perkawinan beda agama atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Teori Hukum Positif mengkaji landasan hukum SEMA ini dalam sistem hukum Indonesia serta kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Teori Efektivitas Hukum menilai sejauh mana kebijakan ini diterapkan dan ditaati di Pengadilan Negeri Bandung, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah diterapkan dengan konsisten di Pengadilan Negeri Bandung, yang berimplikasi pada penurunan jumlah permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum. Dari sudut pandang hukum Islam, larangan perkawinan beda agama bertujuan untuk melindungi akidah, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta memastikan pendidikan agama yang konsisten bagi anak-anak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat dan penguatan pengawasan terhadap implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Actions (login required)

View Item