Implementasi kebijakan peraturan daerah no 2 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun di kota Bandung

Rianti, Norita (2018) Implementasi kebijakan peraturan daerah no 2 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun di kota Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (194kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (383kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (646kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) | Request a copy

Abstract

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kota Bandung. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang disingkat menjadi limbah B3 pada dasarnya berasal dari banyaknya industri di kota Bandung yang membuang limbah tanpa proses pengelolaan yang benar yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sehingga diperlukan adanya kebijakan untuk mengatur hal tersebut. Pemerintah kota Bandung Membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik model Edward III yaitu keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 masih terdapat beberapa hambatan dan belum efektif, yaitu seperti kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari pemerintah, kurangnya sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, serta kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah yang mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

Actions (login required)

View Item