Penerapan e-litigasi pada perkara perdata berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 dihubungkan dengan teori tujuan hukum: Studi kasus di Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1-B

Meirina, Mega (2024) Penerapan e-litigasi pada perkara perdata berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 dihubungkan dengan teori tujuan hukum: Studi kasus di Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1-B. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (55kB) | Preview
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI) 1000114288.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi .pdf Download (58kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1 .pdf Download (218kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2 .pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)
	Text (BAB III) 7_bab3 .pdf Restricted to Registered users only Download (82kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4 .pdf Restricted to Registered users only Download (917kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)

Abstract

INDONESIA: Indonesia telah melakukan berbagai pembaruan hukum untuk memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan akses keadilan, terutama bagi masyarakat terpencil. Salah satu inovasi yang mendukung tujuan ini adalah e-litigasi, yang memungkinkan penyelesaian perkara secara daring, sehingga mempercepat proses litigasi dan mengurangi biaya bagi masyarakat. Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1-B telah mengimplementasikan sistem ini dalam perkara perdata. Namun, penerapannya masih terkendala oleh rendahnya literasi digital, terbatasnya infrastruktur, dan akses internet yang belum memadai, yang menghambat efektivitas e-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi e-litigasi dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1-B sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022. Lebih lanjut, penelitian ini ingin menganalisis dampak penerapan e-litigasi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan perdata, serta menilai efektivitas sistem ini dalam mencapai tujuan hukum, khususnya dalam hal keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di Pengadilan Negeri Kelas I-B Cirebon. Selain itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi jurnal, peraturan hukum, dan literatur terkait. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan interpretasi mendalam mengenai penerapan e-litigasi serta mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemui dalam proses tersebut. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi e-litigasi di Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1-B, telah dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, seperti pendaftaran secara online, panggilan kepada para pihak, persidangan elektronik, dan penjatuhan putusan. Namun pemeriksaan bukti masih dilakukan di ruang sidang secara offline dengan menghadirkan para pihak. Penerapan ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas peradilan, serta mengurangi waktu, biaya, dan penumpukan perkara. Adapun efektivitas penerapan e-litigasi berdasarkan teori tujuan hukum mencakup aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sistem e-litigasi diidentifikasi memberikan akses yang lebih luas dan setara bagi masyarakat dalam mencari keadilan, terutama melalui kemudahan akses digital yang mengurangi hambatan geografis dan finansial. Aspek kepastian hukum diperkuat dengan adanya digitalisasi data, yang memungkinkan dokumentasi proses hukum yang terstruktur dan transparan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan konsistensi dalam putusan. Kemanfaatan sistem ini terlihat dari efisiensi waktu dan biaya yang signifikan, yang pada gilirannya meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat penyelesaian perkara. ENGLISH: Indonesia has implemented various legal reforms to strengthen the supremacy of law and enhance access to justice, particularly for remote communities. One innovation supporting this goal is e-litigation (electronic litigation), which allows for online case resolution, thereby accelerating the litigation process and reducing costs for the public. The Cirebon Class 1-B District Court has implemented this system in civil cases. However, its application is still hindered by low digital literacy, limited infrastructure, and inadequate internet access, which impede the effectiveness of e-litigation. This study examines the implementation of e-litigation in handling civil cases at the Cirebon Class 1-B District Court in accordance with the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 7 of 2022. Furthermore, the research seeks to analyze the impact of implementing e-litigation on transparency and accountability in the civil judicial process, as well as to assess the effectiveness of this system in achieving legal objectives, particularly in terms of justice, legal certainty, and benefits for the community. The method used in this research is an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Data was collected through interviews with relevant parties at the Cirebon Class I-B District Court. Additionally, secondary data was obtained from literature studies, including journals, legal regulations, and related literature. The collected data were then analyzed qualitatively to provide an in-depth interpretation of the implementation of e-litigation and to identify various obstacles encountered in the process. Based on the research findings, the implementation of e-litigation at the Cirebon Class 1-B District Court has been carried out per PERMA Number 7 of 2022, such as online registration, summons to the parties, electronic hearings, and the issuance of judgments. However, an examination of the evidence is still conducted in the courtroom offline in the presence of the parties. This implementation enhances the efficiency, transparency, and accessibility of the judiciary, as well as reduces time, costs, and case backlogs. The effectiveness of implementing e-litigation, based on the theory of legal objectives, encompasses aspects of justice, legal certainty, and benefits. The e-litigation system is identified as providing broader and more equitable access for the public in seeking justice, primarily through digital access ease that reduces geographical and financial barriers. Legal certainty is strengthened by the digitization of data, which allows for structured and transparent documentation of legal processes, thereby increasing accountability and consistency in judgments. The benefits of this system are evident from significant time and cost efficiencies, which in turn enhance accessibility and expedite case resolution.

Actions (login required)

View Item