Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dihubungkan dengan pasal 374 KUHP di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat

Hanif, Dwiga (2024) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dihubungkan dengan pasal 374 KUHP di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (314kB)
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI (1).pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I (4).pdf Download (675kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (684kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (930kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB)

Abstract

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita hukum yaitu tercapainya suatu keadilan. Tindak pidana Penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana umum yang diatur didalam KUHP. Tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan ini diatur di dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Berdasarkan data yang diperoleh dari Distreskrimum Polda Jawa Barat terkait data tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan menunjukkan kenaikan kasus setiap tahunnya. Pada tahun 2021 terdapat 269 kasus, tahun 2022 terdapat 328 kasus, dan 2023 terdapat 451 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kemudian untuk mengetahui kendala-kendala hukum yang dihadapi pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Dan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat dalam menghadapi kendala-kendala dan hambatan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan grand teori kepastian hukum. Pada middle teori menggunakan teori efektifitas hukum dan pada applied menggunakan teori pemidanaan dan penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Faktor-faktor penegakan hukum yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses penegakan hukum. Sehingga dalam prosesnya pihak kepolisian perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut. lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Sementara pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan mengamati permasalahan yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Polda Jawa Barat telah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, pada prosesnya masih belum optimal jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Adapun kendala-kendala hukum yang dihadapi yaitu: terbatasnya personil penyidik tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, terbatasnya anggaran dana, kompleksitas kasus, Tidak koperatifnya pelaku dalam pemeriksaan dan faktor masyarakat. Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut Polda Jawa Barat melakukan beberapa upaya- upaya hukum, yaitu: meningkatkan jumlah personil penyidik tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, menggunakan anggaran sebaik mungkin,Melakukan Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia (penyidik).

Available Versions of this Item

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 374 KUHP DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT. (deposited UNSPECIFIED)

Actions (login required)

View Item