Penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat: Studi kasus Kecamatan Rancasari dan Buahbatu

Azhar, Gema Fahrian (2024) Penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat: Studi kasus Kecamatan Rancasari dan Buahbatu. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK (5).pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) Surat Pernyataan Karya Sendiri_Gema Fahr (1).pdf Download (252kB) | Preview
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (27kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran_Gema Fahrian Azhar_1203050053 (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

PKL (Pedagang Kaki Lima) merupakan bagian terpenting untuk memajukan ekonomi suatu masyarakat. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, PKL (Pedagang Kaki Lima) sering kali terlibat dalam permasalahan hukum seperti perizinan dan konflik kepentingan. Akibatnya pemerintah melakukan penataan dengan cara penertiban. Penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) merupakan upaya pemerintah untuk menegakan Peraturan Daerah. Dampak dari penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) menjadikan tata letak kota yang nyaman dan lebih tertata. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis terkait penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berada di Kota Bandung khususnya di Kecamatan Rancasari dan Buahbatu, sehinggga menciptakan suasana kota yang nyaman dan tertib. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan ada beberapa ketidaksesuaian antara das sein (fakta di lapangan) dengan das sollen (aturan hukum yang seharusnya) pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Diantaranya adalah masih ada beberapa PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan meskipun sudah dilakukan himbauan dan peringatan oleh pemerintah dalam hal ini Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Hal ini menunjukan kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi oleh pemerintah terkait penertiban. Banyaknya PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan tidak sesuai dengan aturan sehingga menimbulkan permasalahan seperti kemacetan di ruang publik. Akhirnya mengganggu estetika dan kenyamanan kota. Pentingnya pemerintah dalam hal ini Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) mengedukasi masyarakat berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Sebagaimana menurut Cicero dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum hadir sebagai pagar pembatas tingkah laku masyarakat. Pentingnya kehadiran pemerintah memberikan solusi dan sosialisasi mengenai penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) untuk mencerminkan terlaksananya (good governance) tata kelola pemerintahan yang baik.

Actions (login required)

View Item