Pemenuhan hak mantan istri pasca cerai talak oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil: Studi kasus putusan nomor 445/PDT.G/2021/PA.CKR

Munandar, Rizky (2025) Pemenuhan hak mantan istri pasca cerai talak oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil: Studi kasus putusan nomor 445/PDT.G/2021/PA.CKR. Sarjana thesis, UIN sunan gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN HASIL KARYA SENDIRI) Lembar pernyataan hasil sendiri.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar isi.pdf Download (51kB) | Preview
	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (601kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) | Request a copy

Abstract

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria menceraikan istrinya atas inisiatif sendiri, ia diwajibkan memberikan sebagian gajinya sebagai tunjangan bagi mantan istri dan anak-anaknya. Namun, dalam perkara dengan putusan nomor 445/Pdt.G/2021/Pa.Ckr. Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menerapkan ketentuan dalam PP 10/1983 tersebut. Sebagai gantinya, hakim mengacu pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai nafkah setelah perceraian bagi seorang PNS pria yang menjatuhkan talak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui dudu perkara, landasan hukum bagi hakim dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Ckr tentang Cerai Talak PNS Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu dititikberatkan pada teori Etis yaitu teori ini memandang tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan yang di maksud dalam teori etis adalah ius suum cuique tribuere yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni metode peneltian content analysis. yang merupakan suatu metode dengan cara menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Ckr. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan : 1) Perkara cerai talak di Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Ckr melibatkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria sebagai Pemohon yang mengajukan cerai talak terhadap istrinya (Termohon). Termohon menggugat hak atas sebagian gaji Pemohon untuk istri dan anak berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) PP 10/1983. Pemohon menawarkan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000 selama tiga bulan dan mut'ah berupa cincin emas 2 gram. 2) landasan hukum yang di gunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan mengacu pada Pasal 149 KHI dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung. 3) Majelis hakim memutuskan mengabulkan rekonvensi termohon sebagian yakni bahwa Pemohon wajib memberikan mut'ah berupa cincin emas 2 gram dan uang Rp10.000.000, serta nafkah iddah sebesar Rp4.500.000 untuk 90 hari. Tuntutan Termohon terkait nafkah anak ditolak karena anak diasuh oleh Pemohon. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak tetap terjaga serta menghindari potensi dampak negatif yang berkepanjangan yang dapat merugikan kedua belah pihak

Actions (login required)

View Item