Pelaksanaan pasal 7 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) nomor 30 tahun 2020 tentang persyaratan teknis penandaan kosmetika: Studi kasus produk kosmetik tanpa label batch pada BPOM RI

Ramadhani, Muhammad Rafi (2025) Pelaksanaan pasal 7 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) nomor 30 tahun 2020 tentang persyaratan teknis penandaan kosmetika: Studi kasus produk kosmetik tanpa label batch pada BPOM RI. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) Lembar pernyataan (5).pdf Download (2MB) | Preview
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (944kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (821kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran Rafi (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Di Indonesia, Penggunaan kosmetik tidak hanya menjadi kebutuhan tersier, tapi sudah bisa jadi kebutuhaan primer, selain itu penggunaan kosmetik dipakai oleh semua kalangan. Saat ini pelanggaran dalam penandaan kosmetika sering kali terjadi baik itu dari produk kosmetik yang legal tapi tidak memenuhi ketentuan ataupun produk yang illegal tanpa adanya izin notifikasi dari BPOM. Hasil tahunan dari permintaan notifikasi kosmetik ini sangat banyak. Namun adanya pengurangan jumlah notifikasi dari tahun 2023 ke tahun 2024 berdasarkan data dari Badan pengawas obat dan makanan. Hal ini dipastikan adanya produk kosmetik tidak memenuhi ketentuan dan ilegal, hal ini juga adanya yang tidak memenuhi ketentuan ataupun kendala penandaan label produk sesuai dengan peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2020 tentang persyaratan teknis penandaan label. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 30 Tahun 2020 mengenai Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika, dengan fokus pada produk kosmetika yang tidak mencantumkan label batch. kepatuhan terhadap regulasi menjadi sangat krusial untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat. Ketidakpatuhan ini tidak hanya berpotensi membahayakan dan menghilangkan hak-hak konsumen, tetapi juga dapat merusak reputasi industri kosmetika secara keseluruhan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dikuatkan dengan beberapa Teori diantaranya: Teori kepastian hukum, teori negara hukum, teori keadilan hukum, dan teori perlindungan hukum. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menggali data dan informasi yang mendalam mengenai implementasi regulasi tersebut di BPOM RI. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksaan pengawasan BPOM menghadapi kendala dalam hal monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaku usaha, tentang label batch. Label Batch bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan bagian integral dari sistem manajemen kualitas dalam keaslian suatu produk. Sekarang ini pemahaman terhadap regulasi yang ada ini sangat rendah. BPOM telah melakukan berbagai Upaya, seperti pembinaan dan penegakan hukum, namun masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dalam hak-hak konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan terkait, terutama BPOM, untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan edukasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk kosmetika. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya penandaan kosmetika terhadap Perodusen atau pelaku usaha, demi mendorong produsen beroperasi secara lebih transparan dan bertanggung jawab. Selanjutnya Kesadaran Masyarakat demi mewujudkan hak-hak konsumen untuk keamanan dan kenyamanan.

Actions (login required)

View Item