Sanksi tindak pidana penjualan dan pengendalian minuman keras menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 12 tahun 2015

Suherman, Tutur A'fif Dafala (2025) Sanksi tindak pidana penjualan dan pengendalian minuman keras menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 12 tahun 2015. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)

Abstract

Konsumsi minuman beralkohol berdampak negatif pada kesehatan dan sosial, dengan WHO mencatat 3 juta kematian per tahun. Di Indonesia, miras menyebabkan masalah sosial, terutama di kalangan remaja. Islam melarang alkohol karena merusak akhlak dan kesehatan. Meski ada peraturan pengendalian miras, penerapannya masih lemah. Aceh dan Yogyakarta memiliki peraturan ketat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015, untuk mengatur konsumsi dan peredaran miras. Penelitian ini membandingkan sanksi kedua peraturan terhadap tindak pidana peredaran miras. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 1) mengetahui latar belakang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah DI Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015, 2) mengetahui sanksi dari penjualan minuman keras menurut kedua peraturan tersebut, 3) mengetahui analisis perbandingan antara sanksi penjualan dan pengendalian kedua peraturan tersebut. Penelitian ini menganalisis sanksi hukum terhadap penjualan minuman keras dalam Perda Yogyakarta No. 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 menggunakan teori sanksi hukum, Hukum Perbandingan, serta teori Sosial dan Ekonomi untuk memahami dampak sosial, ekonomi, dan perbedaan nilai agama serta kebijakan sosial di masing-masing daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji sanksi terhadap penjual minuman keras berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Perda DIY No. 12 Tahun 2015. Data diperoleh melalui studi dokumen dan literatur yang dianalisis secara sistematis berdasarkan teori dan peraturan hukum yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini: 1) Latar Belakang Qanun Aceh dan Perda DIY dibuat untuk mengatur peredaran minuman keras, dengan Aceh menerapkan syariat Islam dan DIY mengatur perizinan dan pengawasan. 2) Sanksi dari penjualan minuman kerat menurut Qanun Aceh mengenakan hukuman cambuk dan denda, sementara Perda DIY memberikan sanksi administratif dan pidana. 3) Analisis perbandingan Keduanya bertujuan mengendalikan dampak negatif minuman keras, dengan perbedaan pendekatan hukum dan pelaksanaan yang bergantung pada penegakan hukum dan partisipasi masyarakat.

Actions (login required)

View Item