Politik hukum peradilan tentang pembatasan upaya hukum peninjauan kembali terhadap pejabat/badan tata usaha negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi no 24/PUU-XII/2024 perspektif siyasah qadhaiyyah

Suwanda, Hadiansyah Mochamad and Pelita, Bobang Noorisnan and Rizal, Lutfi Fahrul (2025) Politik hukum peradilan tentang pembatasan upaya hukum peninjauan kembali terhadap pejabat/badan tata usaha negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi no 24/PUU-XII/2024 perspektif siyasah qadhaiyyah. Politik hukum peradilan tentang pembatasan upaya hukum peninjauan kembali terhadap pejabat/badan tata usaha negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi no 24/PUU-XII/2024 perspektif siyasah qadhaiyyah, 6 (2). pp. 1-37. ISSN 2746-4075

Preview

Text 743-File Utama Naskah-2631-1-10-20250113.pdf Download (930kB) | Preview

Abstract

INDONESIA: Penelitian ini berusaha untuk mengurai bagaimana politik hukum dan prinsip Siyasah Qadhaiyah terkait Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Pejabat atau Badan Tata usaha Negara semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2024. Putusan MK Aquo telah mengubah secara signifikan kerangka hukum terkait hak badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Untuk menjawab pertanyaan tersebut Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji dokumen hukum, yurisprudensi, dan karya ilmiah untuk mengeksplorasi ratio legis, akibat hukum dan pandangan siyasah qadhaiyah terhadap putusan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama memberikan hak/wewenang kepada Badan/Pejabat TUN untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap keputusan yang sudah incracht adalah hal yang kontraproduktif dan sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga putusan MK Aquo merupakan sebuah keputusan progresif yang dapat melingungi masyarakat pencari keadilan dan kepastian hukum. Kedua meskipun Putusan MK Aquo adalah putusan yang mengikat dan bersifat final (final and binding), namun diharuskan ada tindaklanjut oleh addressat putusan karena putusan MK Aquo bersifat non-self implementing, ketiga kandungan Putusan MK Aquo relevan dengan konsep siyāsah qaḍha’iyyah terkhusus nilai nilai yang dianut oleh peradilan islam wilayah al-maẓhalim. Kata Kunci: Limitations on Judicial Review; Siyasah Qadhaiyyah; ENGLISH: This research seeks to analyze the legal politics and principles of Siyasah Qadhaiyah regarding the Restrictions on Judicial Review of Officials or State Administrative Bodies since the issuance of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XII/2024. MK Aquo's decision has significantly changed the legal framework regarding the right of state administrative bodies or officials to submit a judicial review (PK). To answer this question, this research uses a normative juridical approach, by reviewing legal documents, jurisprudence, and scientific works to explore legal ratios, legal consequences and siyasa qadhaiyah views on this decision. The results of the research show that, firstly, giving the right/authority to the TUN Agency/Official to submit a judicial review of a decision that has already been made is counterproductive and has the potential to cause legal uncertainty, so that MK Aquo's decision is a progressive decision that can protect the public seeking justice and legal certainty. Second, even though the Constitutional Court Aquo Decision is a binding and final decision (final and binding), there is a need for follow-up by the decision address because the Constitutional Court Aquo decision is non-self implementing, the three contents of the Constitutional Court Aquo Decision are relevant to the concept of siyāsah qaḍhā'iyyah, especially values. which is adhered to by the Islamic judiciary of al-maẓhālim region. Keywords: Limitations on Judicial Review; Siyasah Qadhaiyyah; Constitutional Court

Actions (login required)

View Item