Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Purwakarta dihubungkan dengan pasal 4 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang

Ayuninda, Kintan (2025) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Purwakarta dihubungkan dengan pasal 4 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) 3_skbebasplagiarism (9).pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (429kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (527kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (958kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya kasus perdagangan orang yang semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan pencegahan dan penanggulangan dari aparat penegak hukum terutama oleh pihak kepolisian dengan berpijak pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun pada kenyataannya, Polres Purwakarta yang menjadi wilayah yurisdiksi tindak pidana perdagangan orang di Jawa Barat belum optimal dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini terbukti pada tahun 2023 bahwa masih terdapat kasus tindak pidana perdagangan orang yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Purwakarta, hambatan yang dihadapi dalam menangani tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Purwakarta, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Purwakarta. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum. Berangkat dari teori tersebut penulis dapat melihat dan mengetahui sebab-sebab, faktor-faktor, dan hambatan yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang serta efektivitas penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Purwakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki dari hasil pengamatan untuk kemudian dianalisis dengan realita yang ada. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu yuridis empiris dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara langsung di Polres Purwakarta. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Purwakarta sudah berpedoman pada aturan penindakan secara teknis. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pihak kepolisian masih mendapati hambatan seperti keberadaan korban yang masih di luar negeri, baik korban ataupun saksi tidak berkenan membuat laporan. Dalam menyikapi hambatan tersebut, Polres Purwakarta melakukan berbagai upaya yang meliputi upaya preemtif, preventif, dan upaya represif

Actions (login required)

View Item