Tinjauan hukum tabarru' pooling fund dalam Asuransi Syariah menurut perspektif fatwa no.81/DSN-MUI/III/2011 dan KUH Perdata pasal 1688

Padmasari, Intan (2025) Tinjauan hukum tabarru' pooling fund dalam Asuransi Syariah menurut perspektif fatwa no.81/DSN-MUI/III/2011 dan KUH Perdata pasal 1688. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (158kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) 3_skBebasPlagiarism.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_Daftarisi.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (447kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengembalian dana tabarru’ (hibah) sebelum masa perjanjian berakhir dalam Asuransi Syariah, yang terdapat kesenjangan. Dalam Fatwa DSN-MUI pengembalian dana tabarru’ (hibah) hanya boleh diajukan secara kolektif oleh peserta asuransi saat diawal akad,namun tidak dijelaskan ketentuan khusus. Sedangkan,dalam KUH Perdata pengembalian hibah tidak dapat ditarik kembali. Dalam penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah mengenai penerapan ketentuan pengembalian dana tabarru’.Tujuan penelitian untuk menjawab isu mengenai ketentuan penerapan tabarru’ pooling fund yang termasuk dalam hibah dalam asuransi syariah yang dikembalikan sebelum masa perjanjian berakhir bagi peserta asuransi menurut perspektif Fatwa DSN-MUI No.81/DSN-MUI/III/ 2011 dan KUH Perdata pasal 1688 mengenai pengembalian hibah. Asuransi syariah merupakan at-ta’min at-ta’wuni yaitu kesepakatan diantara dua pihak. Akad tabarru’ merupakan akad hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, tanpa mengharapkan imbalan. Dana tabarru’ merupakan dana kontribusi dari peserta asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dengan prinsip syariah. Dalam KUH Perdata, Hibah merupakan suatu pemberian yang tidak dapat ditarik kembali, kecuali karena beberapa hal sebagaimana dalam Pasal 1688. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Sedangkan, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perbandingan hukum dengan membandingkan ketentuan penarikan kembali kumpulan dana tabarru’ (hibah) menurut perspektif Fatwa DSN-MUI dan KUH Perdata. Jenis data yang digunakan yaitu kepustakaan. Sumber penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder. Penelitian ini meyimpulkan: 1)Penerapan ketentuan Tabarru’ Pooling Fund yang dikembalikan diantaranya pengajuan permohonan, mengumpulkan dokumen ,memenuhi persyaratan khusus, verifikasi data, dan pencairan dana;2) Penerapan ketentuan menurut Fatwa DSN-MUI No.81/DSN-MUI/III/2011 diperbolehkan jika terdapat ketentuan mengenai pengembalian saat diawal akad yang diajukan kolektif;dan 3) Penerapan ketentuan menurut perspektif KUH Perdata pasal 1688 mengenai pengembalian hibah tidak diperbolehkan,kecuali dalam keadaan tertentu. Ketentuan menurut KUH Perdata dengan Fatwa DSN-MUI terdapat perbedaan perspektif, karena dalam KUHPerdata ketentuan dimaksudkan secara sepihak dan lebih fleksibilitas sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI cenderung berfokus pada prinsip syariah khususnya pengembalian dana tabarru’ (hibah) dalam asuransi syariah.Kata Kunci: Jual Beli, Kitkat Jepang, Label Halal, Hukum Ekonomi Syariah

Actions (login required)

View Item