Penerapan hukuman tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan anak dibawah umur menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Aceh nomor 5 Tahun 2018

Nurkhaliza, Zahra (2025) Penerapan hukuman tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan anak dibawah umur menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Aceh nomor 5 Tahun 2018. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover (1).pdf Download (251kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak (1).pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (321kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (348kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penerapan hukuman tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan anak dibawah umur diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Namun, Pemerintah Aceh juga menetapkan ketentuan sanksi bagi anak yang melakukan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksaan Hukum Acara Jinayat. Penulis ingin mengkaji dan meneliti manakah norma hukum yang lebih efektif dalam kasus pelecehan seksual. Penelitian bertujuan untuk, 1) mengetahui dasar hukum untuk tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan anak di bawah umur menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. 2) untuk mempelajari pertimbangan hukum dari keputusan Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.LSM dan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN Tkn. 3) untuk memahami persamaan dan perbedaan dari putusan Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.LSM dan putusan Nomor4/Pid.Sus.Anak/2019/PN Tkn menurut Qanun Aceh No 6 Tahun2014 Tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Gubernur Aceh No 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Teori hukuman yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada tujuan dan dasar sanksi dalam hukum pidana, yang mencakup elemen pencegahan, retribusi, rehabilitasi, dan penjara. Teori putusan mencakup konsep kepastian hukum dan keadilan dalam keputusan pengadilan, bagaimana hakim membuat keputusan setelah mempertimbangkan hukum Dalam hukum Islam. Teori ijtihad hakim memungkinkan hakim untuk menggunakan pemikiran mereka saat memutuskan suatu perkara yang tidak memiliki dalil spesifik dari syariat. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu kompratif (Comparative Approach).Selain itu jenis penelitian ini menggunakan data kualitatif (library research). Sumber data yang digunakan ialah sumber primer berupa Putusan Nomor 1/JN.Anak/2024/MS. LSM dan putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN. Dan sumber sekundernya yaitu berupa Jurnal Ilmiah, Doktrin, Pendapat Ahli Hukum, Bahan kepustakaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Dasar hukum Qanun ini memberikan dasar hukum berbasis syariat Islam yang menekankan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap anak. Sementara, Peraturan Gubernur memberikan pendekatan yang lebih mengutamakan rehabilitasi dan pembinaan daripada penghukuman. 2) Pertimbangan hukum dalam dua putusan perkara yaitu Putusan Mahkamah Syar’iyah dan Putusan Pengadilan Negeri menunjukkan penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Meskipun hukuman cenderung ringan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, dan sosial. 3) Persamaannya terletak pada dasar hukum dan fokusrehabilitasi. Perbedaannya, Mahkamah Syar’iyah menjatuhkan hukuman cambuk dan penjara sesuai hukum jinayat, sedangkan Pengadilan Negeri memilih sanksi edukatif tanpa kekerasan.

Actions (login required)

View Item