Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst

Nurkholiq, Rizqy (2025) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (267kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYANAAN KARYA SENDIRI) SK bebas Plagiarisme (1).pdf Download (319kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (392kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (946kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (551kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB 5) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran (20).pdf Restricted to Repository staff only Download (951kB)

Abstract

Rizqy Nurkholiq, 1213060115, 2024: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst Pada putusan nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst kasus Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial RI Tahun 2019-2020, majelis Hakim menjatuhkan putusan hukuman 12 tahun penjara dengan denda, ganti rugi serta pidana tambahan padahal korupsi tersebut dilakukan pada saat masa covid-19. Sementara itu, dalam Hukum Pidana Islam tidak ada istilah dan aturan secara eksplisit mengenai tindak pidana korupsi. Pada pertimbangan hukumnya, Hakim mencantumkan cercaan dan hinaan yang diterima Juliari P. Batubara dalam keadaan yang meringankan pidana. Hal ini menjadi kontroversi di kalangan ahli hukum maupun masyarakat karena baru pertama kali alasan tersebut diakomodir dalam hal yang meringankan pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pertimbangan hukum Hakim, tindak pidana korupsi covid-19 dana bantuan sosial dalam tinjauan Hukum Pidana Islam serta menganalisis dan mengetahui relevansi antara Hukum Pidana Islam dengan putusan nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tentang tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum Hakim serta relevansinya dengan Hukum Pidana Islam, terkhusus keadaan yang meringankan pidana dan relevansinya dengan Hukum Pidana Islam. Teori yang digunakan untuk menganalisis dan menghasilkan kesimpulan akhir penelitian ini yaitu teori Ratbruch tentang tujuan hukum, teori penemuan hukum serta teori Maqashid al-Syariah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan metode penelitian content analysis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Menggunakan teknik pengumpulan data library research dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu induktif, dengan langkah-langkah berupa mengumpulkan; menjelaskan; menganalisis; menemukan relevansi; menarik kesimpulan terhadap data-data yang diperoleh. Hasil penelitiannya yaitu: Pertama, pertimbangan hukum Hakim pada putusan tersebut sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, Namun putusan sanksinya kurang efektif karena terdapat alasan dicerca dan dihina oleh masyarakat sebagai hal yang meringankan pidana. Kedua, sanksi tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dalam tinjauan Hukum Pidana Islam termasuk kategori jarimah ta’zir dalam pertimbangan ulil amri atau Hakim yang berpotensi dapat menjatuhkan sanksi hukuman mati. Karena korupsi tersebut dilakukan ketika Negara menghadapi pandemi covid-19. Ketiga, putusan tersebut sudah relevan dengan Hukum Pidana Islam. Akan tetapi, penjatuhan sanksinya kurang efektif sebab tindakan tersebut seharusnya diperberat, alasan meringankan hukuman pidananya tidak sesuai dengan Hukum Pidana Islam,karena hal tesebut pernah diterapkan pada masa Rasulullah SAW dan penggunaan alasan tersebut akan menciptakan ketimpangan putusan dalam sistem peradilan.

Actions (login required)

View Item