Suci, Rima Melati (2025) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan jumlah kiloan pada jasa laundry pakaian dihubungkan dengan Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Studi kasus pada Berkah Laundry di kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (61kB) | Preview |
|
|
Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI)
3_skbebasplagiarism.pdf Download (322kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
4_daftarisi.pdf Download (66kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
5_bab1.pdf Download (404kB) | Preview |
|
![]() |
Text (BAB II)
6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text (BAB III)
7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text (BAB IV)
8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text (LAMPIRAN)
10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Berkah Laundry Bandung dalam penentuan tarifnya yang dilihat dari berat jumlah kiloan, serta jenis layanan laundry yang dipilih. Pemberian tarif merupakan upah yang diberikan konsumen kepada pihak jasa laundry sebagai imbalan atau ujrah atas jasa pencucian pakaian, dalam penentuan tarif pihak Berkah Laundry Bandung memiliki ketentuan dan kebijakan tersendiri dalam pembulatan jumlah kiloan yang ditawarkan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1) Mengetahui Mekanisme Pembulatan Jumlah Kiloan pada Jasa Laundry Pakaian di Berkah Laundry Bandung. 2) Mengetahui Praktik Pembulatan Jumlah Kiloan pada Jasa Laundry Pakaian di Berkah Laundry Bandung Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 3) Mengetahui Praktik Pembulatan Jumlah Kiloan pada Jasa Laundry Pakaian di Berkah Laundry Bandung Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Kerangka berpikir yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 2, 4, 5, 6, 7 yang berisi tentang asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen. QS. at-Thalaq [65]: 6, yang mengharuskan melakukan pemberian upah atas jasa yang orang berikan, QS. al-An'am [6]:152, perintah untuk berbuat adil dalam takaran dan timbangan. Kaidah Fiqhiyyah tentang kebolehan bermuamalah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya juga kaidah fiqhiyyah tentang adanya kerelaan (keridhaan) antara kedua belah pihak yang berakad. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif-empiris. Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang menggunakan sumber data primer berupa observasi dan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan, serta menggunakan sumber data sekunder berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, 4, 5, 6, 7, serta Fatwa DSN-MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dan Fatwa DSN-MUI NO:112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa: 1) Mekanisme pembulatan jumlah kiloan yang diterapkan di Berkah Laundry Bandung menerapkan prosedur layanan dengan kebijakan pembulatan ke atas khususnya untuk transaksi di bawah 2 kg, yaitu jika berat pakaian di bawah 2 kg (1 kg-1,9 kg), maka akan dibulatkan ke atas menjadi 2 kg. 2) Praktik pembulatan jumlah kiloan di Berkah Laundry Bandung ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memenuhi ketentuan atau sesuai aturan yang berlaku dan sah secara hukum karena tidak mengandung unsur paksaan atau penyesatan informasi. 3) Praktik pembulatan jumlah kiloan di Berkah Laundry Bandung perspektif Hukum Ekonomi Syariah termasuk kedalam transaksi akad ijarah karena memanfaatkan jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan/upah sebagai bayarannya. Sistem transaksi di Berkah Laundry Bandung telah memenuhi unsur akad ijarah, dan dapat dikategorikan sebagai transaksi atau akad yang sah secara hukum. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan persamaan dalam menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Ijarah; Pembulatan Jumlah Kiloan; Perlindungan Konsumen; |
Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Muamalat, Muamalah/Hukum Perdata Islam |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Muamalah |
Depositing User: | Rima Melati Suci |
Date Deposited: | 21 May 2025 04:19 |
Last Modified: | 21 May 2025 04:19 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/108066 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |