Kritik Hukum Islam terhadap implementasi keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin generasi Milenial di Kabupaten Cilacap

Santoso, Selamet (2024) Kritik Hukum Islam terhadap implementasi keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin generasi Milenial di Kabupaten Cilacap. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER SAMPUL.pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text SK Bebas Plagiarism.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (410kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Cilacap adalah wilayah dengan kasus perceraian tertinggi di Jawa Tengah. Upaya untuk menekan laju perceraian tersebut, Kasi Bimas Islam Kemenag Kab. Cilacap mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Generasi Milenial sejak tahun 2018 Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: 1) Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Generasi Milenial Di Kabupaten Cilacap; 2) Kinerja Fasilitator dalam Mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Generasi Milenial Di Kabupaten Cilacap; 3) Bimbingan dan Konseling Perkawinan Generasi Milenial Menurut Hukum Islam; 4) Kritik Hukum Islam terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Generasi Milenial Di Kabupaten Cilacap Kerangka teori yang digunakan adalah teori utama (grand theory): Teori hukum Islam dan kritik hukum Islam, teori menengah (middle theory): Teori manajemen kinerja, sedangkan teori aplikasinya (applied theory): Teori implementasi kebijakan publik Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Generasi Milenial Di Kab. Cilacap dilaksanakan melalui program Bimwin oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Kab. Cilacap satu tahun dua kali dengan menggandeng fasilitator BP4; Kedua, Kinerja fasilitator dalam mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Generasi Milenial Di Kab. Cilacap berjalan kurang efektif karena keterbatasan anggaran, sarana prasarana dan SDM fasilitator; Ketiga, Menurut hukum Islam, bimbingan dan konseling perkawinan generasi milenial dihukumi mubah karena tidak terdapat suruhan maupun larangan secara eksplisit (sharih); Keempat, Krtitik hukum Islam terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Generasi Milenial Di Kab. Cilacap belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat maslahah yang diajukan oleh Al-Gazali yaitu harus bersifat dharūriyah, qat’iyyah, jam’iyyah dan mu’tabar

Actions (login required)

View Item