Dissenting opinion pada putusan mahkamah konstitusi nomor 1/phpu.pres-xxii/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Saputro, Muhamad Dimas Suryo (2025) Dissenting opinion pada putusan mahkamah konstitusi nomor 1/phpu.pres-xxii/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERTANYAAN KARYA SENDIRI) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (348kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (552kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dalam pertimbangan hukumnya terdapat perbedaan dengan pertimbangan hukum yang dipertimbangkan kembali oleh salah satu Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Saldi Isra mengenai dalil politisasi program bansos oleh lembaga kepresidenan yang dicantumkan di dalam dissenting opinion-nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum dan dissenting opinion dalam Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024, faktor-faktor yang memengaruhi adanya dissenting opinion dalam suatu putusan MK, dan perspektif Siyasah Qadhaiyyah terhadap pertimbangan hukum dan dissenting opinion dalam Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori asas hukum, kekuasaan kehakiman, dan siyasah qadhaiyyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif-analitis. Karena, penelitian ini jenisnya kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kemudian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data metode dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa PHPU Presiden sesuai dengan Pasal 24C UUD NRI 1945 dengan putusan yang bersifat final dan mengikat berdasarkan Asas res judicata pro veritate habetur, serta adanya dissenting opinion dalam putusan MK ini juga telah diatur dasar hukumnya dalam Pasal 45 UU MK. Kedua, dissenting opinion dalam judicial review UU terhadap UUD 1945 umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti ambiguitas norma, variasi cara berpikir Hakim, potensi konflik kepentingan, pengaruh pihak ketiga, dan kelemahan personal Hakim. Sedangkan, dalam sengketa PHPU Presiden 2024 ini, adanya dissenting opinion, karena dipengaruhi oleh ambiguitas norma hukum, perbedaan interpretasi hukum antar Hakim Konstitusi, dan adanya potensi konflik kepentingan. Namun, pada dasarnya mencerminkan keyakinan hukum pribadi masing-masing Hakim berdasarkan penilaian hukum dan konteks politik perkara. Ketiga, Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 mencerminkan ijtihad hukum yang mengutamakan kemaslahatan publik sesuai kaidah fiqh siyasah. Dissenting opinion menunjukkan dinamika hukum yang sehat dalam sistem legal nasional. Dalam perspektif hukum Islam, putusan MK ini menekankan pencegahan kemudharatan lebih besar demi stabilitas, serta tetap final dan mengikat demi kepastian hukum, mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item