Perilaku penyimpangan seksual dengan hewan (Bestiality) dalam pasal 337 KUHP tahun 2023 perspektif Hukum Pidana Islam

Fatmawati, Deva (2025) Perilaku penyimpangan seksual dengan hewan (Bestiality) dalam pasal 337 KUHP tahun 2023 perspektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) Surat Pernyataan Keaslian Deva Fatmawati 1203060031 (1).pdf Download (343kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (452kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB III) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (674kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB) | Request a copy

Abstract

Bestiality merupakan kelainan seksual yang dialami oleh manusia dengan cara mencari kepuasan seksual dengan hewan. Perilaku tersebut dinilai telah melanggar norma kesusilaan, karena berkaitan dengan permasalahan seksual dan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Meskipun kasusnya terbilang jarang, namun pada kenyataan masih terdapat pelaku bestiality. Misalnya pada tahun 2019, seorang remaja mengaku pernah berhubungan seksual dengan kambing dan sapi milik tetangganya saat diinterogasi oleh pihak kepolisian. Saat ini dalam Pasal 337 KUHP Tahun 2023 telah terdapat sanksi tegas bagi siapapun yang melakukan hubungan seksual dengan hewan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui tindak pidana perilaku penyimpangan seksual dengan hewan. 2) Unsur unsur tindak pidana penyimpangan seksual dengan hewan dalam tinjauan hukum pidana Islam. 3) Sanksi bagi perilaku penyimpangan seksual dengan hewan dalam Pasal 337 KUHP Tahun 2023 menurut hukum pidana Islam. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis unsur unsur pidana dalam perilaku penyimpangan seksual dengan hewan, sehingga dalam penjatuhan sanksi pun akan dinilai sebagai kemaslahatan sebagaimana tujuan dari konsep pemidanaan. Peneliti menilai bahwa teori gabungan merupakan hal yang tepat dalam penggunaan teori pemidanaan pada pelaku bestiality. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif analisis, berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam perilaku penyimpangan seksual dengan hewan ini dalam teori maqashid Syariah terdapat anjuran untuk memelihara akal (hifdz an-aql) dan memelihara keturunan (hifdz an-Nasl). Pendekatan hukum normatif diterapkan oleh peneliti dengan meneliti terhadap beberapa sumber hukum yang berkaitan. Setelah peneliti memperoleh data kemudian dilakukanlah analisis secara terperinci dan menyeluruh untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Penyimpangan seksual dengan hewan dianggap sebagai bentuk perbuatan yang melanggar norma Agama kesusilaan, karena di dalamnya terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Bagi hewan tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk penganiayaan yang menyebabkan penderitaan berupa rasa sakit hingga kematian. 2) Unsur unsur tindak pidana yang terdapat dalam bestiality menurut hukum pidana Islam secara umum di antaranya yaitu al-rukn al-syar’i berupa penganiayaan terhadap hewan. Al-rukn al-madi berupa pembuktian dengan visum et repertum dari kedokteran hewan forensik. Al-rukn al-adabi dengan mengetahui alasan seseorang melakukan hubungan seksual dengan hewan. Unsur khusus dari tindak pidana ini yaitu adanya sesuatu yang dinilai sebagai maksiat yang menimbulkan kemadharatan. 3) Sanksi bestiality dalam Pasal 337 KUHP Tahun 2023 dinilai sejalan dengan sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam yaitu ta’zir. Penetapan sanksi ta’zir dalam hal ini berupa pidana penjara atau denda sesuai akibatnya.

Actions (login required)

View Item