Penyelesaian objek sengketa jaminan akad mudharabah dalam putusan nomor 384/Pdt.G/2017/pa mks berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fajri, Auliyaa Nuur (2025) Penyelesaian objek sengketa jaminan akad mudharabah dalam putusan nomor 384/Pdt.G/2017/pa mks berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (67kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARSM) 3_skbebasplagiarsm.pdf Download (237kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (239kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text (Lampiran) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (999kB)

Abstract

Beberapa permasalahan yang dapat terjadi dalam perjanjian yaitu wanprestasi. Ada kalanya terjadi perselisihan mengenani objek jaminan. Seperti pada putusan No. 384/Pdt.G/2017/PA Mks. Namun ada perbedaan mengenai cara penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI dan HES. Penelitian ini memiliki tujuan; 1) Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan No. 384/Pdt.G/2017/PA Mks 2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan 384/Pdt.G/2017/PA Mks 3) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa objek jaminan akad mudharabah dalam putusan No. 384/Pdt.G/2017/PA Mks berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian, khususnya akad mudharabah yang mengacu pada prinsip kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk suatu tujuan tertentu. teori perjanjian ini menekankan pada kejelasan objek, kecakapan pihak, serta alasan yang sah dalam pengaturan jaminan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggali mengenai konsep penyelesaian sengketa akad mudharabah dan objek lelang dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan sekunder yang membahas dan berkaitan dengan penyelesaian objek jaminan mudharabah menurut Peraturan Menteri Keuangan RI dan KHES. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan; 1) Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu: a) Pasal 21 peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008; b) Pasal 1365 bw; c) Pasal 192 ayat (1) rbg; d) Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 jo UU No. 3 tahun 2006 e) UU No. 21 tahun 2008; f) UU Nomor 24 tahun 2004; dan g) Kitab suci al-quran surat an-nisa ayat 29 2) Tergugat I yang mengagunkan barang milik Penggugat menyimpang dari asas-asas akad peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008. Tergugat III sebagai pihak yang melakukan penjualan lelang tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab, apabila terbukti di dalam perkara terdapat perbuatan melawan hukum. 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 lelang dinyatakan tidak sah yang dinyatakan dalam putusan pengadilan, dan upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli adalah menuntut ganti rugi tehadap penjual. KHES BAB XIV tentang Rahn menyatakan Murtahin tidak berhak memanfaatkan marhun tanpa seizin rahin.

Actions (login required)

View Item