Siyasah syari’yyah terhadap sanksi penangkapan hasil laut ilegal di perairan Indonesia menurut Undang-Undang no. 45 tahun 2009 tentang perikanan dan qonun Aceh no. 7 tahun 2010 tentang perikanan

Azizah, Shela Nur (2025) Siyasah syari’yyah terhadap sanksi penangkapan hasil laut ilegal di perairan Indonesia menurut Undang-Undang no. 45 tahun 2009 tentang perikanan dan qonun Aceh no. 7 tahun 2010 tentang perikanan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) lembar pernyataan shela nur azizah.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text (DAFAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (324kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text (BAB III) BAb 3.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis Sanksi Ilegal Fishing dalam Siyasah Syari’yyah. UU No. 45 Tahun 2009 menetapkan berbagai sanksi hukum bagi pelaku ilegal fishing, termasuk pidana dan denda administratif. Sementara itu, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2010 memberikan pendekatan berbasis kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan dalam pemberlakuan sanksi terhadappelanggaran ilegal fishing, analisis terhadap UU dan Qanun Aceh dengan prinsip Siyasah Syari’yyah, serta membandingkan efektivitas kedua regulasi tersebut dalam menanggulangi praktik ilegal fishing. Kajian ini juga menelaah bagaimana hukum Islam memberikan pandangan terhadap praktik eksploitasi sumber daya laut secara ilegal dan bagaimana regulasi tersebut dapat diterapkan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Maqasid al-syar‘iyyah memandang penerapan sanksi terhadap penangkapan hasil laut ilegal harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan. Pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap pelaku ilegalfishing mencerminkan maqasid al-hifz yang bertujuan untuk menjaga harta (hifz al-mal) dan kehidupan masyarakat pesisir. Namun, dalam implementasinya, pendekatan hukum juga harus menyeimbangkan antara aspek penegakan hukum yang ketat dengan kebijakan yang memberikan kesempatan bagi nelayan kecil agar tetap dapat mencari nafkah secara legal dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis dokumen untuk menggali pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dan syariah terhadap sanksi penangkapan hasil laut ilegal di Indonesia. Temuan utama penelitian ini menyoroti kompleksitas penegakan hukumterkait perikanan ilegal. Kesimpulannya, analisis ini menunjukan bahwa: pertama, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menekankan sanksi pidana dan administratif bagi pelaku illegal fishing. Kedua, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 mengadopsi prinsip syariah dengan menekankan pencegahan dan pemulihan lingkungan sebagai hukuman edukatif. Ketiga, dalam perspektif Siyasah Syari’yyah, sanksi harus seimbang antara keadilan hukum, perlindungan ekosistem laut, dan kesejahteraan nelayan sesuai dengan maqashid syariah.

Actions (login required)

View Item