Tanggung jawab Perdata PT. Candi Sukuh Permai (Objek Wisata D'Castello) melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mubarak, Mochammad Luthfi (2025) Tanggung jawab Perdata PT. Candi Sukuh Permai (Objek Wisata D'Castello) melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarsm.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (444kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Flora Wisata D’Castello adalah salah satu perusahan di industri pariwisata yang merupakan penggerak aktivitas ekonomi di wilayah Desa Cisaat Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Akan tetapi, adanya objek wisata tersebut menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merugikan warga sekitar, khususnya di Desa Cisaat. Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atau pelaku pencemaran yang diwajibkan bertanggung jawab atas pencemaran atau perusakan yaitu berupa ganti rugi kepada orang yang menderita kerugian akibat pencemaran lingkungan dan/atau dengan tindakan tertentu berupa pemulihan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata PT. Candi Sukuh Permai (Objek Wisata D’Castello) melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak di Desa Cisaat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; mengetahui kendala-kendala hukum PT. Candi Sukuh Permai (Objek Wisata D’Castello) dalam melaksanakan tanggung jawab perdatanya melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat; dan mengetahui upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan tanggung jawab perdatanya melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 87 Ayat (1) dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta regulasi lainnya yang berkaitan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori kemanfaatan hukum, teori perbuatan melawan hukum, serta teori pertanggungjawaban perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penelitian penulis, dan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pihak pengelola objek wisata belum memberikan ganti rugi secara serius, baik ganti rugi kepada warga maupun ganti rugi terhadap pemulihan fungsi lingkungan yang rusak. Terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut yaitu ketidakpahaman pelaku usaha mengenai hukum yang berlaku, koordinasi lintas sektoral yang tidak efektif, proses negosiasi yang tidak berhasil, dan sulitnya penegakan hukum lingkungan. Sehingga upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan adalah pengawasan oleh pemerintah, membangun hubungan kemitraan lintas sektor, penyelesaian sengketa non-litigasi dan litigasi, serta pengembangan regulasi.

Actions (login required)

View Item