Sanksi tindak Pidana Illegal Mining dalam Pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 perspektif Hukum Pidana Islam

Yuniarsih, Rina Isti (2025) Sanksi tindak Pidana Illegal Mining dalam Pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 perspektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (198kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (544kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN) Lembar Pernyataan_Skripsi Rina Isti.pdf Download (330kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (458kB)
	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB)
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (887kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (792kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana illegal mining merujuk pada kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, yang sering kali mengabaikan aspek keselamatan, lingkungan, dan hak masyarakat setempat. Praktik ini umumnya terjadi di daerah yang kaya akan sumber daya mineral, dimana pelaku berusaha memanfaatkan potensi ekonomi tanpa mematuhi prosedur yang ditetapkan seperti perizinan dan pengelolaan lingkungan. Maka dari itu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjelaskan secara rinci terkait aktivitas pertambangan dan sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin atau illegal mining dalam Pasal 158 undang-undang tersebut. Tujuan penelitian ini: mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana Illegal Mining dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mengetahui Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan mengetahui Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining Perspektif Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian hukum normatif, yakni menggunakan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan. Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan hukum islam dan hukum positif , lalu bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dan literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun website, yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Hasil penelitian ini menjelaskan terkait unsur-unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin atau illegal mining yang terdiri dari unsur pelaku yakni individu atau orang yang cakap hukum dan korporasi yang tidak memiliki izin resmi aktivitas pertambangan, unsur kegiatan pertambangan tanpa izin atau illegal mining tanpa adanya perizinan resmi sesuai dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, dan unsur pertanggungjawaban pidana pada pelaku pertambangan tanpa izin atau illegal mining. Adapun sanksi yang diberikan pada pelaku dalam hukum positif berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 adalah hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pemberian denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana Pertambangan tanpa izin atau illegal mining dikenakan hukuman Ta’zir atau hukuman yang menajdi wewenang pemerintah karena tidak diatur secara spesifik dalam nash Al-Qur’an maupun Hadits, namun melanggar konsep Fiqh Al-Bi’ah.

Actions (login required)

View Item