Penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Asri, Ratna Dewi (2017) Penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (211kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (349kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (350kB) | Preview
Preview	Text (BAB II) BAB II.pdf Download (426kB) | Preview
Preview	Text (BAB III) BAB III.pdf Download (341kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (274kB) | Preview

Abstract

Berkembangnya waktu, kekerasan seksual makin marak terjadi. Pemerintah sebagai pihak yang menjamin kesejahteraan warganya tak tinggal diam. Presiden melalui menterinya, melakukan rapat terbatas untuk membentuk perppu tentang pemberatan pidana yakni berupa pidana tambahan pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi eletronik bagi pelaku. Namun dengan pengesahan perppu tersebut terdapat berbagai penolakan sebab pidana tambahan yang terdapat dalam perppu tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar hak asasi manusia. Permasalahan yang dikaji penulis adalah bagaimana ketentuan hukuman kebiri menurut Pasal 81 PERPU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa. pelaku kekerasan seksual yang dapat dituntut pidana tambahan sesuai Pasal 81 PERPU No. 1 tahun 2016 antara lain yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Faktor penghambat yang paling urgen adalah faktor hukumnya, yaitu karena belum adanya undang-undang atau pun peraturan yang secara khusus mengatur tentang tata cara pelaksanaan pidana tambahan tersebut, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut para penegak hukum melakukan proses menegakkan hukum sesuai dengan prosedur perundang-undangan demi mendapatkan keadial yang seadil-adilnya.

Actions (login required)

View Item