Analisis putusan tentang tindakan penggunaan lagu tanpa seizin pemegang hak cipta pada platform digital: Studi kasus putusan mahkamah agung nomor 854K/Pdt.Sus-HKI/2023

Sitepu, Fazri Achmad Anugrah (2024) Analisis putusan tentang tindakan penggunaan lagu tanpa seizin pemegang hak cipta pada platform digital: Studi kasus putusan mahkamah agung nomor 854K/Pdt.Sus-HKI/2023. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (284kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (354kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) SK Bebas Plagiarism (4).pdf Download (640kB) | Preview
Preview	Text SK Bebas Plagiarism (4).pdf Download (640kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (436kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (670kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (756kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text (LAMPIRAN) 9_Lampiran (8).pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)

Abstract

Pelanggaran Hak Cipta merupakan bentuk penggunaan karya pihak lain tanpa izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta yang sah. Dalam konteks perkara ini, pelanggaran terjadi karena pemanfaatan lagu-lagu milik Aquarius Pustaka Musik oleh Bigo Technology Pte. Ltd. dalam platform Likee tanpa lisensi resmi. Hak cipta sebagai hak eksklusif memberikan perlindungabn hukum terhadap aspek ekonomi dan moral dari karya intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 854K/Pdt.Sus-HKI/2023 terkait penggunaan lagu tanpa izin pemegang hak cipta di aplikasi Likee, serta untuk memahami mekanisme penetapan ganti rugi yang diterapkan didalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori hak cipta sebagai landasan konseptual, teori penafsiran hukum sebagai pisau analisis, dan teori pertimbangan hakim untuk mengevaluasi relevansi putusan Mahkamah Agung dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan yaitu memperoleh data dari buku-buku, literature serta perundang-undangan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak menjabarkan secara eksplisit dasar hukum, pendekatan teoritis, atau metode valuasi kerugian yang digunakan dalam menentukan nominal ganti rugi tersebut. Frasa “logis secara yuridis” dan “ganti rugi yang wajar” yang termuat dalam putusan tidak disertai dengan penalaran hukum yang rinci dan sistematis, baik dari segi norma positif, yurisprudensi, doktrin, maupun pendekatan ekonomi seperti actual damages atau reasonable royalty. Hal ini belum mencerminkan prinsip reasoned decision sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 178 HIR. Hakim dalam perkara ini tampak hanya menggunakan pendekatan induktif, dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan konteks sosial. Namun demikian, pendekatan ini belum diiringi dengan pertanggungjawaban argumentatif yang memadai dalam amar putusan. Akibatnya, penetapan ganti rugi yang seharusnya menjadi instrumen korektif yang akurat, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, dari sisi lain, petitum gugatan penggugat tidak merinci secara jelas dan terukur kerugian yang diklaim, baik secara materiil maupun immateriil. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejelasan gugatan yang menjadi syarat formil sahnya suatu perkara perdata, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung serta doktrin hukum acara perdata. Kekaburan petitum ini dapat berdampak pada terbatasnya ruang bagi hakim dalam menilai validitas klaim dan menyusun pertimbangan hukum yang berbobot. Dengan mempertimbangkan aspek normatif dan praktis tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan ganti rugi dalam perkara ini masih menyisakan kelemahan penting dalam hal transparansi, kepastian hukum, dan kualitas argumentasi hukum. Hal ini menjadi evaluasi penting bagi peradilan perdata, khususnya dalam menangani sengketa pelanggaran hak cipta di era digital.

Actions (login required)

View Item