Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor dihubungkan dengan pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Bandung

Hadihartono, Muhammad Husain (2025) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor dihubungkan dengan pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (140kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (293kB)
	Text (LEMBAR PERNYATAAN) lembar pernyataan (15).pdf Download (85kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (329kB)
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (393kB)
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (461kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (591kB)

Abstract

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal motor merupakan suatu kejahatan yang amat meresahkan dan semakin marak terjadi dalam masyarakat. Pada tahun 2021-2023 terdapat 204 laporan kasus dan tercatat hanya 105 kasus yang terselesaikan dengan persentase penyelesaian tindak pidana paling rendah di tahun 2022. Dari data kasus tersebut menunjukan bahwa terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor di Polrestabes Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor di wilayah Kota Bandung, 2) kendala-kendala apa saja yang dihadapi Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor, dan 3) Upaya yang dilakukan Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor di wilayah Kota Bandung Penelitian ini menggunakan teori teori penegakan hukum yang dikemukakkan menurut Soerjono Soekanto sebagai kerangka acuan yang memuat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris agar terlihat penegakan hukum di lapangan serta kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor oleh Polrestabes Bandung telah dilaksanakan secara baik sesuai KUHAP dan peraturan yang ada. Namun masih terdapat kendala yang meliputi sulitnya mendapatkan keterangan saksi, sulitnya pencarian pelaku, dan hilangnya barang bukti. Untuk mengatasi kendala tersebut Polrestabes Bandung melakukan mempublikasikan DPO secara luas di media sosial, tindak tegas saksi atau korban jika tidak bersedia memberikan keterangan, mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta evaluasi kinerja kepolisian agar selalu meningkatkan kualitas kerja.

Actions (login required)

View Item