Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi di Wilayah Hukum Polresta Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Rahman, Sandi Muhamad (2025) Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi di Wilayah Hukum Polresta Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (207kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (122kB)
	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (421kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (113kB)
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih saja terjadi di Indonesia hingga saat ini, khususnya di Kabupaten Bandung. Berbagai jenis satwa yang dilindungi menjadi barang bukti dalam tindak pidana ini. Polresta Kabupaten Bandung yang menjadi yurisdiksi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi melakukan penegakan hukum sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Hal ini terbukti dalam 5 tahun terakhir terdapat 6 kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Polresta Kabupaten Bandung, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Polresta Kabupaten Bandung, serta upaya yang dilakukan dalam menyikapi kendala terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang di lindungi di wilayah hukum Polresta Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Tindak Pidana Khusus, dan Teori Penegakan Hukum. Teori tersebut menjadi indikator efektivitas penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Polresta Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari observasi dan wawancara langsung di Polresta Kabupaten Bandung, berbagai peraturan perundang-undangan, serta berbagai literature yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu, Penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dilakukan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dengan dua upaya yang dilakukan, yakni meliputi upaya represif (tindakan penyelidikan dan penyidikan) dan upaya preventif (penyuluhan hukum dan kerjasama dengan lembaga terkait). Hambatan penegakan hukum pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berasal dari faktor internal meliputi kurangnya kualitas dan kuantitas personil, sulitnya pemeliharaan satwa hasil sitaan, tahapan birokrasi yang banyak, ada juga faktor eksternal seperti minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Upaya yang dilakukan Polresta Kabupaten Bandung dalam menyikapi hambatan yang ada yakni dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas personil, melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, pembagian tugas untuk mempersingkat birokrasi, melakukan sosialisasi dan edukasi, meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait.

Actions (login required)

View Item